Pelindo III Standarkan Laporan Akuntansi Internasional

Surabaya, Bhirawa
Jajaran PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III yang ada di tujuh provinsi mulai men-standarkan laporan akuntansi keuangannya dengan mengacu pada standar internasional atau International Financial Reporting Standard (IFRS).
Direktur Keuangan Pelindo III, U Saefudin Noer, Selasa, mengatakan acuan standar itu sesuai dengan program yang dicanangkan Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN.
“Jika laporan keuangannya standar, proses sinergi antarBUMN yang sedang berjalan ke depannya dapat berjalan lancar,” ucap Saefudin dalam acara sosialisasi IFRS di Surabaya, Selasa (22/12).
Untuk itu, kata Saefudin, Pelindo III melakukan langkah edukasi dan sosialisasi internal karyawan di lingkungan perusahaan dan kantor cabang, serta anak usahanya untuk memacu penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang konvergen dengan IFRS.
“Pelindo III sudah menerapkan standar ini sejak tahun 2011. Oleh karena itu, sosialisasi kali ini hanya bertujuan sebagai koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016 agar sesuai dengan standar internasional,” katanya.
Ia mengatakan, sosialisasi yang dihadiri general manajer dan manajer keuangan dari pelabuhan-pelabuhan cabang Pelindo III yang tersebar di tujuh provinsi itu, diharapkan meningkatkan kesiapan BUMN kepelabuhanan menghadapi persaingan global.
“Pada kegiatan sosialisasi ini kami menghadirkan pemateri akuntan publik yang tergabung dalam Antea (aliansi internasional yang independen, untuk konsultan audit, pajak, dan hukum), yakni Indra Soesetiawan,” katanya.
Sementara itu, Indra mengatakan seharusnya Kementerian BUMN sudah meminta agar para perusahaan BUMN sedini mungkin melakukan standarisasi laporan keuangannya. “Pengelola keuangan di kalangan BUMN sangat penting memahami penerapan IFRS, karena bisa menjadi dasar analisis performa perusahaan,” kataanya.
Ia berharap Pelindo III bisa menjadi lokomotif untuk melanjutkan program yang diarahkan oleh Kementerian BUMN tentang standardisasi pelaporan keuangan.
Sebelumnya, penerapan IFRS merupakan salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia bersama anggota Forum G20 pada saat London Summit, April 2009 yang harus diterapkan ke dalam standar akuntansi lokal setiap negara, tanpa terkecuali. [Ma,ant]