Pemakzulan Bupati Jember Harus Diuji, Gubernur Jatim Tunggu Putusan MA

Ketua dan Pimpinan DPRD Jember saat menemui akasi massa yang memberikan support moral kepada DPRD Jember, Rabu (22/7/2020).

Pemprov Jatim, Bhirawa
Langkah DPRD Jember melakukan pemakzulan terhadap Bupati Faidah masih harus berhadapan dengan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memilih untuk tidak banyak komentar. Sebab, pendapat DPRD harus diuji terlebih dahulu di MA.
“Dari situ (DPRD) harus ke MA dulu. Kita tunggu bagaimana hasil keputusan MA,” tutur Gubernur Khofifah saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Kamis (23/7).
Seperti diketahui, DPRD Jember memecat dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar Rabu (23/7), menilai Bupati Faidah telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Sehingga DPRD melalu fraksi-fraksinya kompak bahwa bupati dimakzulkan.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Jatim Jempin Marbun menjelaskan, sesuai UU 23 tahun 2014, itu memang hak dan fungsi DPRD. Mulai dari hak interpelasi, hak angket hingga akhirnya hak menyatakan pendapat. Namun demikian, itu tidak otomatis langsung dapat memberhentikan bupati. Hasil hak menyatakan pendapat itu akan diajukan ke MA dan akan diuji paling lama 30 hari setelah diterima.
“Kalau memang hasil uji materi dari MA bersalah atau melanggar Undang-undang. Maka keputusan akan dikembalikan ke DPRD dan DPRD akan mengajukan permohonan pemberhentian ke Mendagri melalui Gubernur Jatim,” tutur mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim tersebut. Permohonan ke Mendagri, lanjut dia, itu ketentuan akan diproses paling lama 30 hari setelah diterima.
Dalam proses menyatakan hak pendapat sampai putusan MA itu keluar, Jempin mengaku Pemprov tidak perlu menerjunkan tim untuk pendampingan. Sebab, semua proses tersebut harus dilalui sesuai ketentuannya. “Itu prosedur yang harus dilalui. Dan DPRD Jember sudah tahu itu. Jadi semua itu tergantung hasil dari MA
Kendati demikian, Pemprov sebelumnya sudah berkali-kali melakukan mediasi. “Ibu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bahkan Mendagri sudah sering melakukan mediasi. Tapi seperti itulah hasilnya,” pungkas Jempin. [tam]

Tags: