Cahyo Edi Purnomo
Kota Batu, Bhirawa
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batu terus melakukan kerja maraton untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD 2015. Hingga Selasa (9/12), Banggar telah melakukan penghematan terhadap belanja anggaran hingga Rp 2,3 miliar. Pemangkasan itu dilakukan karena banyak program dari SKPD yang kurang berkenan di masyarakat, atau masih ada program lain yang masuk skala prioritas dibanding program yang dipangkas.
“Jadi program atau anggaran yang ada di dalam program itu tidak serta merta dipangkas. Melainkan anggaran yang ada di program itu dialihkan untuk membiayai pelaksanaan program yang lebih diprioritaskan. Yaitu, program yang lebih bersentuhan dengan masyarakat,”ujar salah satu anggota Banggar, Cahyo Eddi Purnomo, Selasa (9/12).
Pria yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Batu ini memprediksikan, seperti beberapa hari sebelumnya maka hearing atau rapat bersama SKPD kemarin akan berlangsung tengah malam. Hal ini menandakan bahwa masih ada kemungkinan adanya penghematan atau pemangkasan lagi terhadap anggaran SKPD yang masuk dalam RAPBD.
Namun, kata Cahyo, pemeriksaan yang dilakukan Banggar tidak hanya untuk melakukan pemangkasan terhadap anggaran program. Pihaknya juga melakukan penambahan anggaran terhadap program yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. “Seperti program pengadaan bahan pangan di Kantor Ketahanan Pangan. Program ini perlu ditambah anggarannya sekaligus sebagai bentuk antisipasi terhadap munculnya musibah bencana,”jelas Cahyo.
Ditambahkan anggota Banggar yang lain, Didik Mahmud, selain mengevaluasi anggaran, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Dari pantauan mereka, banyak dari SKPD yang kurang mampu menerjemahkan kebijakan dari kepala daerah/wali kota.
Ia mencontohkan kebijakan wali kota tentang membangun pertanian organik yang berbasis pada pariwisata internasional. Ternyata belum ada sinergitas yang memadai antar SKPD yang bersangkutan. Termasuk kinerja dari PNS yang masih kurang optimal.
“Maka dari itu Banggar akan mengajak Inspektorat untuk melakukan fungsi pengawasan. Dan diharapkan pada 2015 sudah ada sinergitas antar SKPD dengan ditunjang kinerja PNS yang memadai,”ujar Didik Mahmud. [nas]
