Desak Warga Sampang Laporkan Raskin Buruk

Pemantau raskin, laporkan buruknya kualitas beras bantuan ke DPRD Sampang. [nurkholis/bhirawa]

Sampang, Bhirawa
Setelah menemukan beberapa kejanggalan terkait beras bantuan di beberapa Desa/ Kelurahan  di Kabupaten Sampang, akhirnya pemantau independen Kabupaten Sampang, resmi melaporkan, terhadap temuan buruknya kualitas beras bantuan dan kurangnya timbangan berat beras bantuan warga miskin, ke komisi IV DPRD Sampang, kemarin.
Menurut Karrom Rahmatullah, koordinator pemantau independen pendistribusian Raskin Kabupaten Sampang, ia bersama bersama tim pemantau yang lain di Kabupaten Sampang, sejak pendistribusian raskin tahun 2015 ini, sudah menemukan beberapa temuan.
Di antaranya di beberapa Desa penerima, ditemukan beras bantuan yang menyusut kurang dari 15 kilo gram, untuk setiap keluarga penerima, kemudian kualitas beras sangat tidak layak konsumsi manusia, dengan kondisi beras yang coklat dan berbau apek.
“Bahkan ada dua desa sebagai contoh buruknya kualitas beras bantuan kami bawa ke DPRD komisi IV untuk ditindaklanjuti, diantaranya beras bantuan dari Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedundung, Sampang dan beras bantuan Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kota.terangnya.
Masih dikatakan Karrom, kondisi buruknya bantuan beras ini, apapun alasannya, pihak Bulog selaku pendistribusi beras bantuan pada warga, harus bertanggungjawab dan memastikan beras bantuan tersebut sampai pada penerima dengan tepat sasaran. oleh sebab itu, kami berharap DPRD Sampang khususnya komisi IV sebagai wakil rakyat, bisa menindaklanjuti laporan dan keluhan warga penerima bantuan tersebut.
Amin Arif Tirtana ketua komisi IV DPRD Sampang, usai menerima laporan dari tim pemantau raskin dan dihadiri  pihak terkait dari Dinas sosial Sampang dan Bulog Sampang yang berlangsung secara tertutup. Ia mengatakan sejak awal kami selaku komisi IV, memang sempat mendegar keluhan warga terkait buruknya kualitas beras bantuan dan adanya kekurangan berat timbangan, tetapi hari ini dengan adanya laporan resmi dari pihak pemantau raskin dengan beberapa barang bukti beras bantuan yang di serahkan pada komisi IV DPRD Sampang.
“Dalam waktu dekat kami komisi IV DPRD Sampang, akan penindaklanjutinya melalui DPRD Provinsi Jawa Timur, bahkan kalau dilapangan ditemukan ada unsur pidana dalam pendistribusian raskin, kami berharap penegak hukum segera melakukan penyelidikan,” imbuh Amin politisi PPP. [lis]