Pengusaha-Soetjipto-Joe-Angga-ketiga-dari-kiri.
Surabaya, Bhirawa
Para pengusaha memprihatinkan lambatnya proses pembangunan di kota Surabaya. Serapan anggaran tahun 2015 sampai tri wulan kedua kurang dari 50 persen masih jauh dari total kekuatan APBD yang
Salah satu pengusaha dari Surabaya, Soetjipto Joe Angga mengatakan para pengusaha sangat prihatin dengan lemahnya proses pembangunan di kota Surabaya terutama pada tri wulan kedua tahun anggaran saat ini.
” Saat ini hampir saja Wali Kota incumbent ini menghadapi bumbung kosong, dan imagenya begitu kuat di media. Nah ini perlu dikoreksi kembali,” katanya dalam seminar yang digelar Komite pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (PRD) Surabaya, Rabu (20/5).
Pria yang pernah aktif di organisasi politik sejak era reformasi ini mencatat, anggaran belanja Kota Surabaya 7,2 Triliun dan hanya dibelanjakan hampir kurang dari 50 persennya. ” Bayangkan, Cuma separuh saja yang digunakan dan sisanya dikembalikan ke Negara. Intinya membelanjakan saja tidak habis, seandainya itu dibelanjakan semua kita pasti tahu hasilnya,” tambahnya di seminar bertema ‘Gerakan rakyat dan posisi partai politik menuju Pemilukada 2015’ di gedung Madakaripura, penginapam remaja Surabaya tersebut.
Angga sapaan akrabnya menambahkan, hal itu menandakan banyak sektor yang belum tersentuh oleh Pemkot Surabaya. dirinya mencontohkan, komunitas ludruk yang ada di Taman Hiburan Rakyat (THR) sudah mati dan tidak tersentuh sama sekali.
” Karier saya memang diawali sebagai pengusaha, namun saya juga menyukai kesenian-kesenian milik Surabaya yang sudah mulai tak bergaung seperti nama Kotanya yakni pahlawan,” ujarnya.
Belum lagi, tambah Angga, banyaknya pengangguran yang ada di Kota Surabaya. pihaknya belum bisa memastikan berapa data jumlah valid pengagguran saat ini. namun diperkirakan seratus ribu orang yang masih menganggur. ” Nah dengan adanya seminar ini diharapkan seluruh elemen masyarakat harus aktif untuk mengusung Wali Kota lebih baik di Pemilukada 2015 ini. Apalagi kota sudah menginternasional, bukan taman saja tapi spirit pembangunan kota sudah ada,” tambahnya.
Lantas bagaimana serapan yang harus dilakukan dalam menjalankan anggaran di APBD 2015. Menurut Angga, besarnya APBD 2015 sebesar Rp. 7,2 Triliun, secara mikro harus mencapai sasaran dan target dalam meningkatkan pertumbuhan dari berbagai bidang. Pasalnya jika besarnya APBD tidak dapat menciptakan berbagai pertumbuhan yang ada tentunya penggunaan dana tidak efisien.
” Jangan hanya dilihat dari serapan anggaran yang mencapai berapa persennya, namun harus dilihat dari target dan sasaran dengan pertumbuhan dari segi kesejahteraan, pertumbuhan perekonomian, dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengurangi jumlah pengangguran serta adanya perubahan dalam pembangunan inprastruktur,” terang Angga.
Kurang Merata
Pansus LKPJ AMJ Walikota memberikan catatan khusus terhadap LKPJ Akhir Masa jabatan Wali kota terkait masih belum meratanya pembangunan di Kota Surabaya. Pansus memandang pembangunan di Surabaya masih terpusat di satu wilayah.
Saifudin Zuhri ketua Pansus LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) berharap agar dalam pembahasannya akan bisa memacu Pemkot Surabaya untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan lebih baik, utamanya melakukan perbaikan organisasi internnya.
“Sesuai UU 23, laporan Walikota memang tidak ada masalah, yang selanjutnya akan dilaporkan oleh PJ Walikota yang menggantikan, tetapi karena ini terkait AMJ maka laporannya akan lebih detil, untuk itu kami berharap agar jalannya pemerintahan kedepan lebih baik, utamanya di intern organisasinya Pemkot,” jelas ketua komisi C DPRD Surabaya ini.
Dalam rapat pembahasan, Saifudin juga memberikan tekanan kepada Pemkot Surabaya agar memberikan pemahaman yang benar soal maksud dan tujuannya terhadap seluruh SKPDnya terkait pelaksanaan pembangunan yang diberikan oleh Bappeko.
“Dalam rapat tadi kami menggali dari pemkot, apakah pembangunan yang selama ini dilaksanakan connect apa tidak, dipahami apa tidak oleh seluruh SKPDnya,” pintanya.
Tidak hanya itu, Pansus LKPJ AMJ juga menilai jika pembangunan yang dilaksanakan pemkot Surabaya selama ini masih belum bisa mencakup ke seluruh wilayah, tetapi masih terfokus kepada salah satu wilayah yakni pusat kota.
“Pendistribusian pembangunan harusnya tidak berpusat kepada salah satu titik yang dianggap sebagai penyangga, sehingga kondisinya tersentral disalah satu wilayah,” kritiknya.
Masih Saifudin, kami masih mengharapkan adanya pembangunan yang terintegrasi, karena endingnya adalah kemakmuran rakyat, sementara selama ini tidak laporan yang jelas terkait hal itu, karena masing-masing SKPD hanya berfokus kepada capaian penyerapan saja.
“Kami juga memerlukan target dari pemkot dalam menyelesaikan segala persoalan social yang muncul di masyarakat, contohnya ditahun kapan pembangunan itu selesai, dan ditahun kapan persoalan banjir akan selesai, rupanya hal ini belum diprogramkan secara jelas, utamanya di dinas PU bina marga,” tandasnya.
Sementara menurut Hendro Sekkota Surabaya, Pemkot telah berusaha untuk memperbaiki sarana dan prasarana penunjang untuk usaha jasa dan perdagangan yang dianggap sebagai penyangga utama perekonomian di seluruh wilayah kota Surabaya.
“Jika dianggap tidak merata sebenranya itu kurang benar, karena potensi kota ini adalah jasa dan perdagangan, maka sarana dan prasarananya harus cukup seperti jalan dan salurannya harus bagus, sehingga sekarang bisa kita lihat banyak muncul bangunan baru dan bagus,” jawabnya.
Hendro juga menegaskan bahwa pemkot Surabaya akan terus membangun sarana dan prasarana sebagai kota jasa dan perdagangan secara bertahap sampai mencapai ke seluruh wilayah di Kota Surabaya.
“Potensi pendapatan terbesar di Kota Surabaya adalah dari bidang jasa, untuk itu pembangunan kota Surabaya akan dikembangkan yang bisa menunjang factor itu, yang tentu sampai ke seluruh wilayah yang tersebar di Kota Surabaya,” pungkasnya. [geh.gat]
