Foto: ilustrasi
Surabaya, Bhirawa
Rencana pembangunan angkutan massal cepat berupa trem di Surabaya hampir pasti gagal dilaksanakan. Pemerintah pusat memastikan apabila pembangunan trem hanya mengandalkan APBN maka sulit untuk diwujudkan.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan hasil pertemuannya dengan Menteri Keuangan beberapa waktu jika mengandalkan APBN pembangunan trem sulit direalisasikan.
“Bu Menteri (Menkeu, red) mengatakan APBN sulit, tapi kan sudah ada Perpresnya. Makanya aku bingung,” terangnya usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Surabaya, Senin (29/5).
Namun demikian, ia menegaskan mega proyek yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,2 triliun tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden.
Risma mengungkapkan, pembangunan moda transportasi massal di Indonesia dilaksanakan di 7 daerah. Namun, seluruh daerah tersebut juga terkendala, karena tak ada alokasi anggaran di APBN. “Ada tujuh daerah, Bandung bahkan sudah lelang. Anggarannya tak ada semuanya,” tuturnya.
Risma mengaku sistem pembiayaan pembangunan angkutan massal cepat trem bisa menggunakan sistem pembiayaan Public Private Partnership (PPP).
Sistem ini memungkinkan pihak swasta membangun infrastruktur yang dibutuhkan dengan dana sendiri. Kemudian pemerintah akan membayar dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan jangka pembayaran.
Hanya saja menurutnya, khusus Surabaya pelaksanaannya tak bisa dilakukan melalui tender, karena dalam Perpres yang mengatur disebutkan BUMN yang membangun. “Tapi kalau sistem Public Private Partnership (PPP) harus tender,” tegasnya.
Risma mengaku, Senin (5/6) minggu depan pemerintah pusat akan kembali mengundang Pemkot Surabaya untuk membahas masalah trem. “Minggu depan kita diudang rapat lagi,” jelas mantan Kepala Bappeko ini.
Sementara, mengenai rencana pembangunan moda transportasi massal yang menghubungkan kawasan barat dan timur, Risma mengungkapkan, sudah ada pihak investor yang siap membiayai pembangunannya. “Tapi polanya seperti apa, karena dia (investor, red) ingin nyumbang,” pungkasnya.
Seperti diketahui pengembangan angkutan trem akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pengembangan angkutan massal ini dimulai dari depo trem lama di Bumiharjo, Joyoboyo melewati Jl Raya Darmo hingga ke utara sampai persimpangan Jl Indrapura – Jl Rajawali.
Di sepanjang jalur tersebut akan dibangun titik-titik halte/shelter yang letaknya strategis dengan pusat kegiatan masyarakat metropolis. Selanjutnya, pada tahap kedua, rencana pengembangan trem ini akan diintegrasikan dengan Pelabuhan Tanjung Perak.
