Ruas tol Pasprokini seksi IV dilanjutkan.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Target pembebasan lahan di 15 desa terdampak jalan tol Paspro seksi IV, tidak dapat terealisasi semua. Satu desa terpaksa harus bersabar menunggu pembayaran pembebasan lahan tahun depan. Yaitu Desa Blado Wetan. Sedangkan 14 desa lainnya, sudah tuntas terbayarkan.
Pejabat pembuat komitmen (PPK) jalan tol Paspro (Pasuruan-Probolinggo) seksi IV, Priyadi, Minggu (3/1) mengatakan, dari 21 desa lahan terdampak pembangunan tol Paspro Seksi IV, tahun ini ditargetkan dapat bebaskan lahan di 15 desa.
Namun, karena terdampak pandemi Covid-19, hanya terealisasi 14 desa lahan yang sudah dibebaskan. “Satu desa belum terbayarkan. Sekarang dokumen masih ada di Kementerian Keuangan. Karena dampak pandemi, Kementerian Keuangan baru membayarkan pembebasan lahan satu desa itu di tahun depan 2021,” katanya.
Priyadi menjelaskan, sebayak 14 desa lahan terdampak sudah dibebaskan. Mulai desa Clarak, Desa Banjarsawah, Desa Tegalsiwalan, Desa Sumberbulu, Desa Banyuanyar Tengah, Liprak wetan, Desa Suko, Desa Liprak Kulon, Desa Sumbersuko, Desa Banyuanyar Lor, Desa Tegalmojo. Desa Watuwungkuk, Pajurangan Gending, dan Pendil Banyuanyar.
Dan satu desa menunggu pembayaran, direncanakan awal tahun 2021, yaitu Desa Blado wetan. “Dari target 15 desa, sisa desa Blado Wetan yang belum terbayarkan. Tapi proses musyawarah, pengukuran dan penetapan nilai ganti rugi sudah. Tinggal menunggu proses pembayarannya dari Kementerian Keuangan,” terangnya.
Dengan sudah terbebaskan 14 desa lahan yang terdampak, dikatakan Priyadi, pihaknya tahun 2021 masih menyisakan desa yang belum dibebaskan. Diperkirakan, proses pembebasan 7 desa itu akan berjalan cepat sesuai dengan desa-desa lainnya. “Satu desa tinggal tunggu proses pembayaran, dan 6 desa lainnya masih proses pembebasan,” katanya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Purnomo Riski mengatakan, sejauh ini baru lahan di tiga desa yang telah dibayar ganti ruginya. Yakni, di Desa Sukomulyo, Kecamatan Pajarakan; di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan; dan lahan di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan. “Untuk yang lain masih proses. Hanya tiga yang telah selesai,” ujarnya.
Jalan tol Probowangi seksi I akan melintasi 37 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Jalan yang diperkirakan sepanjang 29,6 kilometer ini akan melintang mulai dari Desa Suko, Kecamatan Maron sampai Desa Binor, Kecamatan Paiton. Riski menarget, pembebasan lahan ini akan dilakukan secepatnya. “Tentunya kami ingin secepatnya,” lanjutnya.
Menurutnya, keadaan sering berkata lain dengan rencana yang sudah disusun. Dalam pelaksanaannya, banyak kendala yang dialimi. Rata-rata terdapat pada pengumpulan dan pengecekan berkas tanah milik warga. “Yang agak lama seperti pengumpulan dan pengecekan berkas tanah warga. Itu juga perlu kesadaran warga yang terdampak. Agar lebih aktif berkoordinasi dengan perangkat desa atau kades (kepala desa),” jelasnya.
Terkait luas lahan atau bidang yang dibutuhkan, Riski belum bisa memastikan. Katanya, sejauh ini belum fix. Sebab, secara peta bidang belum keluar semua. “Belum Fix. Peta belum keluar semua,” katanya.
Mengenai kapan pembangunannya akan dimulai, ia mengaku, tidak bisa menjawabnya. Alasannya, proses pembangunam fisik merupakan kewenangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). “Saya tidak tahu kalau pembangunannya, karena bukan kewenangan saya, ” tambahnya.[wap]
