Pemberlakuan Ijin Insidental Bakal Merugikan Pengusaha MPU di Trenggalek

Eko Wahyuni

Trenggalek,Bhirawa
Ijin Insidentil yang diperuntukkan bagi angkutan umum yang melakukan perjalanan ke Kabupaten/Kota diluar trayek angkutan umum tersebut diperkirakan akan sangat merugikan bagi pegusaha MPU kecil yang ingin keluar daerah.
Dikatakan Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Pranoto bahwa , ketika ijin insidentil diberlakukan pastinya akan terjadi gesekan di lapangan, pasalnya dari pengusah MPU yang melakukan perjalanan keluar daerah pasti tidak tenang karena tidak punya surat ijin insidentil yang fungsinya sebagai surat jalan.
“Ketika ini diberlakukan pasti akan terjadi gesekan yang luar biasa dilapangan, Pengusaha MPU yang ingin keluar daerah sudah tidak mengantongi ijin karena dinas perhubungan Trenggalek tidak mengeluarkan ijin lagi,” ucapnya.
Ia menyebutkan dengan pedoman dari Permenhub nomor 51 tahun 2019 dan surat edaran dari dinas perhubungan Provinsi maka pengajuan ijin pengusaha MPU Telah ditolak, sehingga hal tersebut sangat meresahkan para pengusah MPU Trenggalek.
“Ijinnya ditolak dengan pertimbangan Permenhub nomor 51 dan surat edaran dari dinas perhubungan provinsi,” ujarnya.
Dalam hal ini menururut Politisi PDI Perjuangan , yang sangat dirugikan tentunya dari pengusaha MPU pasalnya kalau keluar daerah dan tidak mengantongi ijin sehingga dalam perjalanan bisa terhambat karena faktor perijinan.
“Yang menjadi kendala kalau memberanikan diri beroprasi di luar daerah pastinya yang pertama itu rugi waktu , dan kena tilang, sehingga bayangan penghasilan yang semestinya bisa untuk menafkahi keluarga justru untuk membayar tilang tersebut,”Tandasnya.
Sementara Itu Sekretaris Dinas PTSP Suyatno Menyebutkan pihaknya menyelenggarakan perijinan berdasarkan permenhub nomor 51 tahun 2109 tentang pelimpahan kewenangan terhadap penyelenggaraan perijinan dalan perijinan.
Jadi proses perijinan yang ada di DPMPTSP kita selenggarakan sesuai dengan PP 24 tahun 2108 tentang penyelenggaraan perijinan secara elektronik, namun ijin tersebut akan terbit masih melalui mekanisme dari OPD teknis.
Selain itu ditambahkan Kabid Perijinan Eko Wahyuni bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 138 tahun 2107 kita memang hanya selaku pelaksana administrasi jadi untuk pelaksana teknis itu memang ada di OPD teknis.
“Maka sesuai dengan amanat permendagri 138 kita menerbitkan perijinan setelah ada rekomendasi dari OPD teknis,”
lebih lanjut ia mengatakan , kalau untuk perseorangan sesuai dengan permen perhubungan penyelenggara ijin angkutan itu memang harus berbadan hukum, artinya harus membentuk Yayasan, Koperasi ,dan PT.
“Makanya kita sarankan untuk usaha perseorangan kita sarankan bergabung menjadi satu koperasi ataupun satu PT. Karena selama ini yang sudah pernah kita terbitkan hanyalah yang sudah berbadan hukum,”(wek).

Tags: