Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Rencana Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran untuk mengatasi krisis moneter mendapat kritikan dari Komisi B DPRD Jatim. Pengalokasian dana untuk pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) rawan penyelewengan. Butuh pengawasan khusus agar program tersebut tepat guna.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Moh Zainul Lutfi mengatakan, sebagian besar UMKM terkendala modal. Alokasi anggaran untuk pembiayaan yang rencananya mencapai Rp 2 triliun itu dikhawatirkan mbleset. Dana tersebut bukan untuk modal usaha. “ Tapi untuk kebutuhan konsumsi mereka,” katanya, Minggu (6/9).
Dikhawatirkan muncul permasalahan baru. Pelaku UMKM mendapat beban baru. Yakni mengembalikan modal dan kewajiban menyerap tenaga kerja. Padahal proses produksi merke belum pasti pulih.
Saat ini, pelaku usaha lesu karena nilai tukar rupiah terhadap dollar cukup tinggi. Yakni mencpai lebih Rp 14 ribu. Angka itu berdampak pada bahan impor yang meningkat. Seperti industri tas yang terjepit dengan harga kulit Rp 27 ribu per lembar. Padahal sebelumnya hanya Rp 23 ribu per lembar.
Begitu juga dengan produksi tahu dan tempe. Harga bahan baku mencapai Rp 7.500. Saat nilai tukar rupiah terhadap dollar Rp 13 ribu, harga kedelai hanya Rp 6 ribu.
Lutfi menegaskan, saat ini yang dibutuhkan pelaku UMKM adalah peningkatan daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah provinsi perlu memikirkan langkah untuk menggenjot daya beli tersebut. “Jadi imbang, antara penguatan proses produksi dan kemampuan belanja masyarakat,” jelasnya.
Sebelumnya Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan konsep yang dipersiapkan untuk penyusunan APBD 2016. Pemprov Jatim akan mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan melalui Bank Jatim. Dana Rp 2 triliun dialirkan ke pelaku UMKM dengan syarat harus ada penyerapan tenaga kerja baru.
Ka’bil Mubarok, anggota Komisi B lainnya mengatakan, pembiayaan kepada pelaku UMKM harus selektif. Tidak semua pelaku UMKM masuk kategori mandiri. Bantuan dana yang seharusnya dijadikan modal, bisa salah guna. “Harus diwaspadai, “ ujarnya.
Politisi PKB itu menilai rencana pemerintah provinsi tentang pembiayaann UMKM sangat bagus. Namun butuh penyempurnaan dari kacamata berbeda. Dengan demikian, persoalan yang muncul akibat sistem itu bisa diatasi sejak sekarang. [cty]
