Pembuat Black Campaign Dipolisikan Tim Kuasa Hukum Paslon SanDi

Tim Kuasa Hukum Paslon SanDi saat melaporkan ke Polres Malang terkait black campaign yang ditujukan HM Sanusi. [cahyono/Bhirawa]

Kab Malang, Bhirawa
Jelang H-2 hari pemungutan suara Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020, pada 9 Desenber 2020, di Kabupaten Malang muncul serangan black campaign atau kampanye hitam, dengan cara menyebarkan selebaran kertas dan juga dalam bentuk koran Malang Makmur, yang berisi berita yang memfitnah salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak simpati dan tidak memilih salah satu paslon rivalnya, di saat pelaksanaan pencoblosan di Pilbup Malang.

Seperti black campaign yang ditujukan pada salah satu Paslon Bupati Malang Nomor Urut 1 HM Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) yang telah diberitakan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Bahkan, tidak hanya black campaign saja yang kini disebar di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Malang. Namun dari informasi yang berkembang paslon tersebut juga diancam untuk diserang.

Dengan adanya black campaign yang ditujukan kepada Paslon SanDi, maka hal ini langsung direspon Tim Media Sanusi Center Zulham Mubarok. “Kami sudah mengambil langkah hukum terkait adanya black campaign yang ditujukan kepada Paslon HM Sanusi-Didik Gatot Subroto, yaitu melaporkannya kepada Polres Malang. Karena berita di koran tersebut tidak benar dan provokatif,” tegas Zulham, Senin (7/12), kepada sejumlah wartawan.

Dalam menghadapi serangan black campaign dalam bentuk fitnah, hujatan, makian, kata dia, hal itu tidak membuat Paslon Nomor Urut 1 Sanusi-Didik lebih memilih bersabar dan tetap mendoakan kebaikan. Karena seorang muslim harus tetap bersikap baik meski dihujat, sehingga Sanusi berkaca pada Nabi Muhammad SAW, meski Nabi Muhammad dihujat, beliau tetap bersabar. Sehingga berita di koran Malang Makmur itu, kesemuanya tidak benar, dan itu berita hoax.

“Karena berita itu sudah mencemarkan nama baik Paslon SanDi, maka pihaknya melaporkan ke Polres Malang agar secepatnya diproses secara hukum. Sebab berita itu bukan merupakan produk jurnalistik, karena berita itu tendensius dan hoax,” papar Zulham.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang, George da Silva mengatakan, jika dalam masa tenang menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pibup Malang 2020, terdapat black campaign yang ditujukan pada salah satu Paslon Bupati Malang Nomor 1 HM Sanusi-Didik Gatot Subroto, hingga kini belum ada laporan yang masuk ke Bawaslu. Bahkan, adanya dugaan ancaman kepada Paslon Sanusi-Didik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, belum juga ada laporan.

Dan dirinya berharap kepada masyarakat, lanjut dia, jika ditemukan adanya black campaign yang menyerang salah satu paslon, segera melaporkan ke Bawaslu dengan membawa bukti dan saksi. Sehingga laporan itu segera kita proses sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku saat ini. “Karena jika adanya black campaign itu benar, tentunya hal tersebut sudah melanggar UU Pemilu dan harus diproses secara hukum,” tegasnya.

Disisi lain, George juga menyatakan, jika Bawaslu sudah melaporkan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Gakumdu, terkait adanya dugaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berupa beras, yang dibagikan masyarakat di wilayah Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, yang mana plastik berisi beras ditempeli stiker Paslon Nomor Urut 2 Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono

“PKH itu merupakan program pemerintah, sehingga hal itu menjadi tumpangan politik, maka pelakunya akan dijerat sanksi berat yaitu hukuman pidana. Dan tidak boleh paslon menumpangi program pemerintah untuk kepentingan politik,” tuturnya. [cyn]

Tags: