Pembubaran Pansus Raperda Pilkades Sampang Disayangkan

6-FOTO B lis- kantor DPRD SampangSampang, Bhirawa
Keputusan rapat pimpinan fraksi DPRD Kabupaten Sampang  membubarkan tim pansus Raperda pilkades, sangat disayangkan beberapa kalangan termasuk wakil ketua pansus DPRD Sampang yang menilai pembubaran tersebut ilegal.
Moh Anwar, wakil ketua pansus raperda pilkades DPRD Sampang, mengatakan keputusan rapat pimpinan membubarkan pansus raperda hal itu illegal. “Sebab pembentukan pansus tersebut disetujui di rapat paripurna, sehingga keputusan membubaran harus di rapat paripurna,” kata dia, Rabu (21/1).
“Keputusan pembubaran pansus raperda pilkades sangat tidak logis, misalnya kinerja pansus raperda sudah berjalan satu bulan pembahasannya di DPRD Sampang, namun kami di tim pansus meminta perpanjangan waktu karena ada beberapa materi yang butuh menajaman terkait raperda tersebut, sehingga kami di tim pansus telah mengadendakan untuk melakukan hearing publik dan study banding ke DPRD Bondowoso karena daerah tersebut telah melaksanakan pilkades serentak, tetapi usulan tersebut ditolak dengan alasan tidak ada anggaran,” jelas dia.
Masih dikatakan Anwar, selama ini tim pansus sudah menekan seminimal mungkin kebutuhan anggaran dengan melakukan pembahasan raperda pilkades selama satu bulan di DPRD Sampang, hal ini jelas untuk kepentingan masyarakat Sampang, mengingat raperda pilkades ini sangat ditunggu oleh ratusan kepala Desa di Kabupaten Sampang yang sudah habis masa jabatannya sejak bulan januari 2015 ini.
“Kami berharap pimpinan dewan yang sudah memutuskan pembubaran tim pansus harus dikaji kembali, agar tidak timbul stigma negatif terhadap tim pansus yang sudah berupaya memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat khususnya di pemerintahan desa.tambah politisi PDIP itu,” ujar Anwar.
Hal senada juga diungkapkan Tamsul ketua LSM Madura Developman Wacth (MDW), pembubaran pansus raperda Pilkades ini sangat ironi, sebab ada ratusan kepala desa di Kabupaten Sampang yang jabatannya sudah berakhir, membutuhkan kepastian hukum tentang pelaksanaan pilkades.
“Jika anggota dewan yang sudah membentuk pansus Raperda Pilkades dan dibubarkan sendiri sebelum menghasilkan keputusan pengesahan raperda pilkades yang sangat ditunggu masyarakat, lalu mereka berkerja di DPRD Sampang mewakili siapa kalau bukan rakyat Sampang, kami berharap anggota dewan lebih serius bekerja untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan golongan,” harapnya. [lis]

Keterangan Foto : Kantor DPRD Sampang [nurkholis/bhirawa]

Tags: