Rasiyo-Lucy menggelar jumpa pers di Posko Pemenangan Serasi di Jalan Flores, Rabu (9/12). Pasangan ini memilih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil Pilkada Surabaya.
Kab Mojokerto, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melarang pemda dan jajarannya mempublikasikan hasil perhitungan cepat (quick count) Pilkada (Pemilukada) di wilayahnya. Publikasi quick count dikhawatirkan memicu konflik dan kebingungan di masyarakat. Pengumuman hasil coblosan, hanya diserahkan kepada KPU masing-masing daerah. “Tidak boleh, pemda mempublikasikan hitung cepat. Biar masyarakat tidak bingung,” ujar Soekarwo di sela-sela sidak Pilbup Mojokerto, Rabu (9/12) kemarin.
Dalam Pilkada serentak ini, menurut Gubernur Jatim, pemerintah pusat sudah membagi masing-masing tupoksi. Sebagai penyelenggara diserahkan kepada KPU, pengamanan wewenang polisi dibantu TNI dan pemda menyediakan anggaran dan fasilitas.
“Termasuk mengumumkan hasil pemungutan suara itu merupakan domain penyelenggara. Pemda tidak boleh,” tambah Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim dua periode ini.
Orang nomer satu di Jatim ini hadir di Kabupaten Mojokerto bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji dan Pangdam V Brawijaya Mayjend Sumadi. Sebelum mengunjungi salah satu TPS di Wilayah Kecamatan Mojosari, para petinggi Jatim itu melakukan video conference dengan Kapolri dan Menkopolhukam dari Mapolres Mojokerto.
Pakde Karwo menambahkan, pemda melalui Bakesbangpol yang dimiliki boleh melakukan pemantauan dan pendataan hasil pemungutan suara. “Namun itu hanya untuk internal. Jangan dipublikasikan. Nanti malah membingungkan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu Pj Bupati Mojokerto Moh Ardi Prastyawan yang kemarin ikut mendampingi Gubernur Jatim mengatakan bahwa tidak ada aktivitas jajarannya yang akan mengumumkan hasil hitung cepat. “Teman-teman di Bakesbang hanya melakukan pendataan saja. Bukan untuk dipublikasikan. Saya jamin tidak ada. Kita tetap mengacu pada hasil perhitungan resmi sesuai tahapan KPU,” tambah Ardy.
Menurut Ardy, Bakesbanglinmas melalui jajaran di tingkat kecamatan, mencatat hasil perhitungan suara mulai di TPS, desa hingga kecamatan. “Tapi data resmi tetap yang disampaikan KPU,” pungkas Ardi.
Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq menjelaskan jika KPU sudah menetapkan tahapan rekapitulasi perhitungan suara. Di tingkat TPS diselesaikan pada 9 Desember. Kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat PPS atau desa pada 10 Desember.
“Untuk rekapitulasi tingkat kecamatan seluruh kabupaten disepakati serentak pada 11 Desember,” tandas Yuhan sapaan akrab Ayuhanafiq,
Setelah tuntas ditingkat kecamatan, sesuai tahapan rekapitulasi final se-kabupaten ditetapkan dalam rentang waktu 17 hingga 19 Desember.
“Ini tahapan resmi dari KPU. Masyarakat harus sabar menunggu hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan KPU,” pungkas Yuhan.
Pilkada Jatim Aman
Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji menyatakan jika pelaksanaan Pilkada Jatim berjalan dengan aman, tanpa adanya kendala berarti.
“Saya sampaikan pelaksanaan Pilkada di Jatim berjalan dengan aman dan lancar,” katanya saat melakukan inspeksi di Kantor Polres Mojokerto kemarin.
Ia mengemukakan, saat ini seluruh anggota kepolisian juga sudah melakukan antisipasi sistem pengamanan terutama yang ada di masing-masing kepolisian resor. “Kami dari Polda Jatim juga membantu penuh. Selain itu, dari Polda juga melakukan pemantauan daerah-daerah rawan yang ada di Jawa Timur,” ucapnya.
Ia mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat dan juga tokoh agama supaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan dengan kondusif.
Disinggung terkait dengan konferensi jarak jauh yang dilakukan jajaran Polda Jawa Timur dengan Kapolri, menurut dia, sudah melaporkan kondisi terkini kepada Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan.
“Kami dari Polda Jawa Timur, Gubenur Jatim, Pangdam V Brawijaya sudah melaporkan kepada Pak Menkopolhukam, Kapolri Badrotin Haiti dan juga Komisioner Bawaslu terkait kondisi keamanan di Jawa Timur,” tuturnya.
Dalam laporan tersebut, dirinya juga mendapatkan pengarahan secara umum terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah.
“Pak Menkopolhukam ingin mengetahui secara langsung keberlangsungan pengamanan pemilihan kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dia menyebutkan, pihak kepolisian sudah menyiapkan sebanyak 22 ribu anggota, unsur TNI sebanyak 6 ribu personel dan juga 68 ribu unsur binmas.
Seperti diketahui kemarin 19 kota dan kabupaten di Jatim menggelar Pilkada serentak, yakni Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ngawi, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Lamongan, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Kediri, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan.
Gubernur Datangi TPS 19
Terkait pelaksanaan Pilkada serentak di Jatim, Pakde Karwo berharap, partisipasi masyarakat tinggi. Meskipun terdapat sebagian masyarakat yang letaknya jauh berada di pulau terpencil dan pinggiran. Mereka banyak yang belum mengetahui secara persis bahwa pada hari ini dilaksanakan Pilkada serentak.
“Pilkada kali ini, mungkin dari segi efisiensi iya, namun efektivitas dirasa kurang. Artinya, calon tidak boleh melakukan aktivitas sepenuhnya sehingga penyebarluasan informasi ini belum maksimal. Meski begitu saya yakin partisipasi masyarakat tinggi,” kata Gubernur Dr H Soekarwo saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 di Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, Rabu (9/12).
Mantan Sekdaprov Jatim ini berharap, partisipasi masyarakat terhadap Pilkada serentak ini tinggi. Dia menarget persentase keikutsertaan masyarakat untuk mencoblos bisa mencapai angka di atas 60 persen. Sebab Pilkada seperti ini merupakan siklus lima tahunan yang harus dilalui dengan baik tanpa menimbulkan konflik.
“Jika diibaratkan calon kepala daerah kalah pada pemilihan tahun ini, mereka akan diberi kesempatan pada pemilihan mendatang asalkan memiliki kesehatan secara jasmani maupun rohani. Jadi tidak perlu ricuh dan timbul konflik,” ujarnya.
Pakde Karwo datang ke TPS 19 bersama istri Dra Hj Nina Soekarwo atau biasa dipanggil Bude Karwo. Hadir pula putera dan puteri Pakde Karwo yakni Ferdian Satria Nugraha beserta istri dan Kartika Ayu Prawitasari. Pakde Karwo bersama keluarga tiba di TPS sekitar pukul 07.15 dan langsung ke bilik suara untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya.
Perlu diketaui, di TPS 19 Kertajaya ini sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat 696 orang dengan rincian laki-laki 331 dan perempuan sebanyak 365 orang. Pilkada Surabaya diikuti dua orang pasangan yaitu nomor urut 1 Rasiyo-Lusy Kurniasari yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional dan pasangan nomor urut 2 Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana yang diusung PDI P. [kar,iib]
