Foto: ilustrasi
Jakarta, Bhirawa
Iklim investasi yang sehat membutuhkan dukungan regulasi yang sehat pula. Jangan sampai, arus investasi terhambat karena buruknya layanan birokrasi dan juga adanya peraturan yang tak ramah investor. Hal ini juga arahan Presiden Jokowi yang meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menghapus segala peraturan dan keputusan yang menghambat investasi.
“Arahan Bapak Presiden ya mari kita harus sinergi antara pusat dan daerah sama-sama merevisi, menghapuskan perda-perda atau Permendagri yang bertentangan dan birokrasi yang panjang,” kata Tjahjo, di Jakarta,akhir pekan lalu.
Intinya, kepala negara kata Tjahjo, menginginkan antara pusat dan daerah itu bersinergi. Satu spirit. Satu misi, menciptakan iklim investasi yang sehat di Tanah Air. Dan itu sebenarnya sudah dimulai ketika awal pemerintahan Jokowi bekerja dengan melansir kebijakan deregulasi. Dan, itu sudah terlihat hasilnya, dimana ada ribuan aturan baik di daerah dan di pusat yang menghambat layanan publik dan investasi dipangkas. Tapi kemudian, ada putusan Mahkamah Konstitusi. “Sementara sudah tiga ribu lebih Perda yang menhambat di daerah, dipangkas. Menghambat investasi, kalau menjadi halangan ya dipangkas,” katanya.
“Dari 3000 kemarin yang sudah dibatalkan adalah yang menghambat investasi, sudah dikoordinasikan dengan Pemda setempat,” tambahnya.
Terkait pernyataan Presiden bahwa masih ada aturan yang menghambat, kata Tjahjo itu berdasarkan fakta karena banyak investor. “Ini yang ingin beliau (Presiden Joko Widodo) ciptakan bahwa pertumbuhan ekonomo nasional harus juga dimulai dari pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu faktornya investasi, baik luar maupun dalam negeri untuk bisa diberi kemudahan,” ujarnya.
Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, kalau perizinan keluarnya sampai berhari-hari, apalagi sampai berminggu-minggu, dan bulan itu tak sehat. Belum lagi diperparah, berkas persyaratan yang sampai berlembar-lembar. Ini tak baik bagi citra Indonesia di mata investor. Selain akan menurunkan daya saing.
“Kalau perizinan masih berhari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, beratus lembar, bagaimama mau bersaing dengan negara lain, misal Vietnam, Kamboja, itu terapkan layanan praktis dan efisien,” ujarnya. [ist]
