Pemdes Wajib Alokasikan 8 Persen Dana Desa untuk PPKM

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Pemprov, Bhirawa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro secara resmi diberlakukan mulai tanggal 9 hingga 22 Februari 2021. Melalui Instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021, dan diperkuat dengan Keputusan Gubernur nomor 188/59/KPTS/013/2021, Desa/Kelurahan se Jatim menjadi fokus pengendalian dan penanganan pandemi covid-19.
Pemerintah Desa (Pemdes) wajib melakukan refocusing kegiatan dan anggaran Dana Desa (DD) minimal 8 persen untuk mendukung pelaksanaan PPKM skala Mikro di Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan covid di tingkat desa dengan membentuk Posko Desa yang diketuai oleh Kepala Desa.
Disamping itu, DD juga diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), melaksanakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendorong pemulihan ekonomi masyarakat seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa serta mendukung pencapaian SDGs Desa. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalu pres rilisnya, Senin (15/2).
Selain mewajibkan refocusing DD, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga meminta agar percepatan terus dilakukan. Sebab, dia mentargetkan pada triwulan pertama pencairan sudah harus dilakukan sebanyak 40 persen. Saat ini, Dana Desa tahun 2021 di Jatim sejumlah 7,659 Trilyun baru tersalur di 709 Desa, pada 5 Kabupaten (Tulungagung, Madiun, Ngawi, Pacitan dan Magetan) dengan nominal Rp 242,1 Milyar. Sedangkan BLT-DD baru cair 260 Desa di Kabupaten Tulungagung dan Madiun dengan total penerima 14.225 KPM sejumlah Rp.4,26 Milyar.
“Saya berharap, para Kepala Daerah di seluruh Jatim untuk dapat mendorong percepatan penyaluran Dana Desa di wilayahnya agar pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro dan pemulihan ekonomi di tingkat Desa berjalan lebih maksimal” terang Khofifah.
Lebih lanjut mantan Menteri Sosial ini mengatakan sampai saat ini masih 14 Kabupaten yang belum menyelesaikan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyaluran Dana Desa, 19 Kabupaten belum menandatangani surat kuasa pemindahbukuan, dan 3.095 Desa belum menetapkan APBDesa. “Oleh karena itu saya minta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibantu oleh Pendamping agar segera menuntaskan semua ini maksimal bulan Maret mendatang” tegas Khofifah.
Sebelumnya, Gubernur Khofifah juga menggelar rakor Dana Desa yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi, OPD Provinsi Jatim, Bupati se-Jatim dan Walikota Batu, Kepala Dinas PMD serta Kepala BPKAD Kabupaten/Kota, Asosiasi BPD.
Pada rakor kali ini Gubernur menyerahkan penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan kepada Bupati Madiun dan Bupati Tulungagung yang telah berhasil menyalurkan Dana Desa Tercepat Nasional Tahap 1 tahun 2021. “Ada tiga Kabupaten yang berhasil menyalurkan Dana Desa Tercepat Nasional, dua Kabupaten dari Jatim yaitu Madiun dan Tulungagung, dan satu daerah lainnya adalah Kabupaten Tapaktuan Provinsi Aceh” kata Khofifah. [tam]

Tags: