Pemegang Sertifikat Kompetensi Masih Minim

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Dindik Jatim, Bhirawa
Ledakan calon tenaga kerja akan terjadi setiap tahun pasca kelulusan siswa. Khususnya lulusan yang dididik sebagai tenaga terampil melalui pendidikan kejuruan. Tahun ini saja, lebih dari 198 ribu siswa SMK di Jatim akan lulus dan memenuhi pasar tenaga kerja. Sayangnya jumlah siswa yang mengantongi sertifikat kompetensi masih sangat minim.
Ketua Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jatim Setyo Agustiono mengatakan, saat ini kebutuhan lapangan kerja untuk lulusan SMK cukup tinggi. Sementara jumlah siswa yang mengantongi sertifikat kompetensi masih sangat minim. Tahun ini saja, pihaknya hanya menangani 300 sertifikasi calon lulusan SMK. “Sertifikasi ini disiapkan untuk skala internasional. Karena kita sedang mengejar peluang kerja di Jerman,” katanya, Senin (23/2) di Surabaya.
Meski minim, Setyo menganggap langkah ini cukup baru dan berani. Sebab, sekolah-sekolah yang ditunjuk akan menggunakan kurikulum Jerman sebagai refrensi pendidikan vokasi. “Tahun ini baru pertama kalinya. Jika hasil evaluasinya baik, bisa ditingkatkan lagi tahun depan,” kata dia.
Ia mengatakan, minimnya sertifikasi ini harus ditunjang dengan strategi lain. Diantaranya dengan mengoptimalkan kerjasama dengan dunia industri. Program pendukung yang tepat dari kerjasama ini adalah pemagangan yang dapat mengeluarkan sertifikat dari perusahan. “Magang ini harus dioptimalkan. Perusahaan yang menerima siswa, juga harus diberi sertifikat dari perusahaan,” tutur pria yang juga pengurus Kadin Jatim ini.
Selain BKSP, UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK) Dindik Jatim merupakan institusi yang juga tengah gencar menggelar sertifikasi untuk siswa dan guru SMK. Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Sumardijono mengatakan, tahun ini ada 2.800 peserta sertifikasi untuk delapan kompetensi.
“Jumlah ini masih sangat minim dibandingkan calon lulusan yang ada. Ini karena keterbatasan anggaran yang tersedia di Pemprov Jatim,” kata dia. Dari total sasaran, Khusus untuk sertifikasi bidang otomotif hanya tersedia untuk 260 siswa. Itupun terbagi dalam dua jurusan, jurusan Teknik Kendaraan Ringan sebanyak 120 siswa dan Teknik Sepeda Motor 140 siswa.
Sumardijono mengatakan, minimnya anggaran ini seharusnya mendapat dukungan dari sekolah agar menggelar uji kompetensi masing-masing. Namun dia menyadari, uji kompetensi membutuhkan biaya yang besar dan peralatan yang memadahi. “Karena itu, berapapun anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk uji kompetensi ini pasti habis. Sebab, sasarannya sangat banyak,” pungkas dia.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Hudiyono mengatakan, setiap tahun jumlah lulusan SMK selalu meningkat. Setiap tahun itu pula kebutuhan lapangan kerja meningkat seiring lulusan yang ada. “Karena itu, kita terus berupaya agar para lulusan ini dapat terserap di dunia kerja,” kata Hudiyono saat dihubungi, Senin (23/2).
Sebagai langkah utama, Hudiyono mengaku Gubernur Jatim terus mendorong terwujudnya cross program antara SMK dengan Dunia Industri. Khususnya untuk program keahlian otomotif yang paling banyak melahirkan calon tenaga terampil yang mencapai hingga 32 ribu siswa. Karena itu, kerjasama dengan dunia industri tidak dapat dilakukan dengan satu perusahaan otomotif saja.
“Saat ini kita sudah bekerjasama dengan Daihatsu, Toyota, Honda dan perusahaan yang sedang mengembangkan mobil listrik di Jatim,” tutur dia. Hudiyono mengaku, pihak Dindik akan memfasilitasi para lulusan untuk memperoleh kerja. Diantaranya mendorong para pelaku usaha dan industri yang telah bekerjasama untuk menyediakan lapangan bagi lulusan SMK.
Hudiyono menyadari, industri tetap akan menyeleksi calon tenaga kerja lulusan SMK. Baik dari segi keterampilan maupun sertifikat kompetensi yang sudah dikantongi. “Upaya ini juga harus didukung instansi pemerintah lain seperti dinas tenaga kerja agar dapat lebih optimal,” tutur dia. [tam]

Tags: