Batu, Bhirawa
Pemeriksaan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terhadap mobil dinas (mobdin) di lingkungan pemkot dan SKPD, ternyata tak dibarengi dengan pemeriksaan mobdin yang digunakan operasional 22 anggota DPRD Kota Batu. Padahal mobil tersebut juga merupakan asset milik pemerintah kota. Hal ini memancing kritik dan protes dari menuai kritik dari LSM Government Activator Alliance (GGAA).
Koordinator GGAA Jatim, Sudarno, mengatakan Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah memeriksa mobdin operasional yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekitar dua pekan lalu. Namun, pemeriksaan tersebut tidak dilanjutkan dengan memeriksa mobdin operasional yang digunakan anggota DPRD sehari-hari. “BPKAD harus memberikan kebijakan yang sama, apakah itu dieksekutif (Pemkot) maupun legislatif (DPRD). Karena itu menyangkut anggaran yang menggunakan APBD,” ujar Sudarno.
Pihaknya menduga, BKAD telah mendapat tekanan dari para anggota DPRD supaya tidak memeriksa lebih dulu, kemungkinan hingga pemilihan legislatif (pileg) 9 April berakhir. Hal itu, supaya tidak mempengaruhi para anggota DPRD yang mencalonkan lagi ketika mobdin yang dipakai tidak dirawat. Â
BPKAD juga diharapkan tegas supaya mobdin tersebut tidak digunakan untuk kampanye. Sebab, kampanye adalah untuk kepentingan pribadi caleg, harusnya digunakan untuk kepentingan melayani masyarakat. Apalagi, informasi banyak plat nomor harusnya merah diganti plat hitam. Kalau tidak ada kebijakan tegas, maka itu menjadi preseden buruk dalam tata pengelolaan di pemerintahan Kota Batu.
“Makanya, BPKAD harus tegas, tidak pandang bulu. Apakah itu mobdin dieksekutif maupun legislatif, semua harus diperiksa. Saya melihat, sepertinya BPKAD mendapat tekanan politis dari anggota DPRD untuk segera tidak menyegerakan pemeriksaan mobdin dewan,” tambahnya.
Namun ketika korab ini berniat mengkonfirmasi masalah ini kepada BPKAD, Eddy Murtono sebagai kepala SKPD ini mengatakan belum mengadakan rapat dengan Sekkota untuk pemeriksaan mobdin DPRD. [nas. hel]
Pemeriksaan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terhadap mobil dinas (mobdin) di lingkungan pemkot dan SKPD, ternyata tak dibarengi dengan pemeriksaan mobdin yang digunakan operasional 22 anggota DPRD Kota Batu. Padahal mobil tersebut juga merupakan asset milik pemerintah kota. Hal ini memancing kritik dan protes dari menuai kritik dari LSM Government Activator Alliance (GGAA).
Koordinator GGAA Jatim, Sudarno, mengatakan Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah memeriksa mobdin operasional yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekitar dua pekan lalu. Namun, pemeriksaan tersebut tidak dilanjutkan dengan memeriksa mobdin operasional yang digunakan anggota DPRD sehari-hari. “BPKAD harus memberikan kebijakan yang sama, apakah itu dieksekutif (Pemkot) maupun legislatif (DPRD). Karena itu menyangkut anggaran yang menggunakan APBD,” ujar Sudarno.
Pihaknya menduga, BKAD telah mendapat tekanan dari para anggota DPRD supaya tidak memeriksa lebih dulu, kemungkinan hingga pemilihan legislatif (pileg) 9 April berakhir. Hal itu, supaya tidak mempengaruhi para anggota DPRD yang mencalonkan lagi ketika mobdin yang dipakai tidak dirawat. Â
BPKAD juga diharapkan tegas supaya mobdin tersebut tidak digunakan untuk kampanye. Sebab, kampanye adalah untuk kepentingan pribadi caleg, harusnya digunakan untuk kepentingan melayani masyarakat. Apalagi, informasi banyak plat nomor harusnya merah diganti plat hitam. Kalau tidak ada kebijakan tegas, maka itu menjadi preseden buruk dalam tata pengelolaan di pemerintahan Kota Batu.
“Makanya, BPKAD harus tegas, tidak pandang bulu. Apakah itu mobdin dieksekutif maupun legislatif, semua harus diperiksa. Saya melihat, sepertinya BPKAD mendapat tekanan politis dari anggota DPRD untuk segera tidak menyegerakan pemeriksaan mobdin dewan,” tambahnya.
Namun ketika korab ini berniat mengkonfirmasi masalah ini kepada BPKAD, Eddy Murtono sebagai kepala SKPD ini mengatakan belum mengadakan rapat dengan Sekkota untuk pemeriksaan mobdin DPRD. [nas. hel]
