Kucuran anggaran untuk pembangunan JLS sangat minim, yakni hanya Rp 190 miliar dari APBN 2016. DPRD Jatim pesimistis jalur yang menghubungkan Pacitan ke Banyuwangi itu bisa selesai pada 2019.
DPRD Jatim, Bhirawa
Kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur nampaknya harus dipertanyakan. Buktinya alokasi anggaran yang diplot untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) sangat minim yakni Rp 190 miliar pada APBN 2016.
“Dua minggu yang lalu Komisi D ke Bappenas (Badan Pembangunan Nasional) untuk minta tambahan alokasi dana untuk JLS . Dalam pertemuan itu hanya disetujui naik menjadi Rp 190 miliar,” ungkap Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto, Selasa (19/1).
Padahal kata Hammy, dalam rapat paripurna 10 November 2015, Gubernur Jatim menyatakan pembangunan JLS ditarget selesai 2019 dengan alokasi dari APBN. Dengan minimnya bantuan APBN untuk JLS ini, dia pesimistis pembangunan JLS bisa tuntas pada 2019.
Politisi yang berangkat dari Dapil Surabaya – Sidoarjo ini menilai minimnya alokasi dana untuk JLS itu karena Jokowi beberapa waktu lalu di Papua menginstruksikan agar dibangun jalan sepanjang 160 km. “Mungkin dananya kesedot untuk pembangunan jalan di Papua. Tapi apa mungkin itu dikerjakan semua. Ini kan hanya pencitraan,” tuturnya.
Karenanya, politisi asal PKS ini menuding mereka telah memberikan PHP (Pemberi Harapan Palsu) kepada masyarakat Jatim. Kini, kata Hammy, pihaknya bersama dengan Bappenas sedang berusaha untuk mencari pinjaman lunak dari IDB (Islamic Development Bank) untuk pembangunan JLS tersebut. “Pihak IDB akan survei akhir bulan ini dan
kemungkinan baru bisa cair tahun depan. Sehingga saya yakin JLS tak akan bisa selesai pada 2019 maupun pada 2020,”pungkasnya.
Seperti diketahui progres pembangunan JLS mencapai 60 persen dari total panjang 673 km. Untuk menyelesaikan sisa JLS yang belum dikerjakan, komisi yang membidangi pembangunan dan transportasi tersebut diperkirakan menelan dana Rp 5,5 triliun. Jika mulai 2016 alokasi dananya sangat minim, DPRD pesimistis jalan yang menghubungkan Pacitan ke Banyuwangi itu selesai pada 2019.
Di sisi lain, APBD Jatim tidak mengalokasikan dana karena pemerintah pusat menjanjikan akan di-take over semua pembangunannya dengan APBN. “Gubernur memang tidak mengalokasikan karena dijanjikan di-take over oleh APBN. Tapi kenyataannya hanya sedikit. Ini dapat mangkrak lama,” pungkasnya.
Komisi D akan menyampaikan minimnya alokasi dari pusat itu kepada gubernur agar dalam P-APBD Jatim 2016 dialokasikan dana untuk pembangunan JLS. Jika tidak dibantu oleh APBD, maka rencana selesai dalam 3 tahun mendatang tidak akan terealisasi. [cty]
