Kepala BPJS Kesehatan Pasuruan, Debbie Nianta Musigiasari bersama jajarannya di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Selasa (22/8). [hilmi husain/bhirawa]
Pasuruan, Bhirawa
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pasuruan menilai pemerintah daerah lebih memilih sistem Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) untuk pemenuhan pelayanan kesehatan warganya.
Padahal, SKTM itu sering kali menuai kekurangan sehingga warga kurang mampu semakin kekurangan. Karenanya, BPJS Kesehatan Pasuruan meminta pemerintah daerah supaya anggaran SKTM yang nilainya mencapai puluhan miliran seyogyanya dialokasikan untuk kepesertaan BPJS Kesehatan warga kurang mampu (miskin) di daerah.
”Berdasarkan temuan kami, di daerah itu lebih memilih SKTM untuk melayani warganya. Tapi sesuai aturan, SKTM hanya bisa dilayani rumah sakit milik daerah setempat. Sehingga, SKTM tak berlaku di luar daerah domisili lantaran biaya kesehatan lebih besar. Makanya, kami meminta pemerintah daerah supaya anggaran SKTM dialokasikan untuk kepesertaan BPJS Kesehatan,” ujar Debbie Nianta Musigiasari, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, saat konferensi pers di kantornya, Selasa (22/8).
Menurut Debbie, pihaknya mencontohkan di Kab Pasuruan, alokasi APBD untuk pelayanan kesehatan warga miskin mencapai Rp20 miliar. Besaran uang itu, jika masuk SKTM hanya bisa dimanfaatkan ratusan warga miskin. Namun, di BPJS Kesehatan, pemanfaatan uang itu bisa dipakai untuk pemenuhan kesehatan 72 ribu warga miskin. Disamping itu, RS rujukan di daerah lain juga tetap bisa menerima.
”Kelemahan sistem SKTM ini sebelumnya sudah kami sampaikan ke kepala daerah hingga jajarannya. Harapan kami, agar warga miskin segera didaftarkan. Sehingga bisa terintergrasi dengan program JKN-KIS oleh pemerintah daerah,” papar Debbie Nianta Musigiasari.
Dalam kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan yang memiliki wilayah kerja Kabupaten dan Kota Pasuruan serta Kabupaten dan Kota Probolinggo terus mengalami peningkatan dalam hal kepesertaan BPJS. Dari jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa di empat wilayah, sudah ada 2.042.524 jiwa atau 60% menjadi peserta BPJS.
Tak hanya dibiayai APBN berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), juga ada peserta yang dibiayai APBD. Terinci, kepesertaan BPJS warga miskin yang dibiayai APBD, untuk Kab Pasuruan sebanyak 10.189 jiwa, Kota Pasuruan 2.560 jiwa dan Kab Probolinggo 3.263 jiwa serta Kota Probolinggo 4.747 jiwa.
”Meningkatnya jumlah peserta juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan. Kami juga meminta warga yang memegang kartu Jamkesmas warna biru supaya segera mengurusnya ke kantor kami agar menjadi KIS,” kata Sigit Novianto, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Cabang Pasuruan. [hil]
