Pemerintah Didesak Lindungi TKI Bermasalah

Jakarta, Bhirawa.
Komite III DPD RI minta pemerintah cepat tanggap dan merespon dengan pembelaan pada TKI yang terancam hukuman mati di manca negara. Pemerintah jangan seperti pemadam kebakaran, yang bertindak setelah kejadian. Harus ada upaya preventif pemerintah supaya TKI di manca negara tidak melanggar hukum. Agar eksekusi mati tak berulang kembali pada TKI.
“Kegigihan pemerintah Filipina dan Australia dalam membela warganya yang terancam eksekusi mati, patut diteladani. Pembelaan negara kepada warganya, seperti itulah yang selayak nya kita tiru. TKI butuh perlindungan, bukan hanya sanjungan sebagai pahlawan devisa. TKI butuh pelatihan untuk ketrampilan, bukan hanya diperebutkan untuk dikerahkan jadi TKI di manca negara,” cetus anggota DPD RI asal NTT Abraham P Lyanto dalam jumpa pers tentang eksekusi mati TKW di Arab Saudi.
Menurut senator asal NTT ini, daerahnya adalah tempat asal TKI dalam jumlah besar. Setiap tahun TKI mendatangkan devisa negara tidak kurang dari Rp100 triliun. Ironisnya, perlindungan negara terhadap mereka sangat minim. Gelar pahlawan devisa bagi TKI itu hanya hiburan belaka, bukan pembelaan. Banyaknya jumlah TKI yang terkena kasus hukum di luar negeri, tidak terlepas dari cara-cara buruk perekrutan dan pengiriman TKI.
“Besarnya minat TKI bekerja ke luar negeri dan minimnya perhatian pemerintah, telah menumbuhkan percaloan. Pengusaha PJTKI dan para calo disekelilingnya, hanya mengejar untung dengan memperdaya TKI. Tak heran kasus trafficking atau penjualan manusia marak terjadi. Sebenarnya, modus operandi pengerah TKI hanya beda-beda dikit-lah dengan jual beli narkoba,” tandas Abraham.  [ira]