Pemerintah Diminta Beri Perhatian pada Madrasah Swasta

DPRD Jatim, Bhirawa
Mayoritas kondisi madrasah swasta di Jawa Timur dalam kondisi memprihatinkan. Terutama di wilayah Madura dan Tapal Kuda. Karena itu, pemerintah diminta memberi perhatian pada madrasah swasta yang selama ini operasionalnya bergantung pada iuran dan donatur. Keprihatian itu disampaikan anggota DPRD Jatim Ahmad Hadinuddin.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim itu menilai pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota punya tanggungjawab untuk menghidupi madrasah swasta seperti sekolah negeri. Alasannya, madrasah swasta membentuk siswa didik yang berkarakter dan berakhlak yang kelak menjadi kader pemimpin.
“Kondisi madrasah swasta di Jawa Timur sangat memprihatinkan. Pemerintah harus turun tangan memberi bantuan operasional maupun fasilitas. Pemerintah punya tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan, baik negeri maupun swasta,” tegas Hadi, Kamis (17/5).
Anggota DPRD Jatim asal Dapil Jatim III yang meliputi Banyuwang, Bondowoso dan Situbondo itu yakin dengan kemampuan APBD Jatim yang mencapai Rp 30 triliun bisa untuk menopang penyelenggaraan pendidikan di madrasah swasta. Saat ini tinggal sejauh mana komitmen pemerintah provinsi pada penyelenggaraan pendidikan.
Menurut politisi muda Partai Gerindra ini, keberadaan madrasah swasta yang tersebar di Jawa Timur sebenarnya membantu tugas pemerintah dalam penyelenggraan pendidikan. Terlebih pendidikan di madrasah yang akan membentuk karakter generasi masa depan.
“Kalau madrasah itu mendidik orang menjadi benar, sedangkan sekolah umum itu mendidik orang menjadi pintar. Menurut saya, yang paling penting itu benar dulu. Setelah itu baru mendidik menjadi pintar. Saat ini banyak orang pintar tapi tidak benar. Mereka akhirnya berakhir di penjara, entah karena melakukan korupsi atau menjadi teroris,” ujar alumni aktivis PMII ini.
Politisi muda Gerindra ini juga menyoroti kesejahteraan guru madrasah swasta yang masih sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang hanya bergaji Rp100 ribu per bulan. Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan Hadinuddin. Karena itu, dia berharap insentif dan tunjangan bulanan bagi guru madrasah swasta dinaikkan agar keluarga mereka bisa hidup dengan layak.
Hadinuddin menyarankan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga bisa melakukan pemberdayaan pada keluarga guru madrasah swasta. Para istri guru madrasah juga bisa diberikan modal untuk usaha atau keahlian berusaha agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan.
“Memang para guru madrasah itu bermodal keikhlasan dalam mendidik. Namun bukan berarti pemerintah mengabaikan kesejahteraan mereka. Sebaliknya tunjangan bagi guru madrasah harus dinaikkan untuk standar keluarga hidup layak. Kepada keluarga guru juga bisa diberikan modal usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan,” pungkas Hadi. [cty]