Pemerintah Diminta Tak Menganaktirikan UMKM Kluster Dua dan Tiga

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Keinginan Gubernur Jatim, Soekarwo agar pajak 1 persen yang dibebankan kepada UMKM dihapus, mendapat dukungan penuh dari wakil rakyat di DPRD Jatim.
Mengingat dengan kondisi perekonomian yang melemah dan semakin dekatnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tentunya keberadaan UMKM harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ka’bil Mubarok  mengaku saat ini UMKM dapat dibedakan menjadi tiga kluster. Dimana kluster pertama, merupakan UMKM yang sudah berproduksi dengan omzet miliaran rupiah. Kluster dua, masih dalam katagori produksi namun masih berskala kecil. Dan yang ketiga kluster yang baru memulai usahanya dengan omzet yang baru jutaan rupiah.
”Nah, dari tiga kluster ini, kluster kedua dan ketiga ini perlu mendapat perhatian penuh oleh Pemprov Jatim dalam menghadapi MEA 2015 ini. Diantaranya dari mulai dari kebijakan, proses permodalan, packaging hingga pada penjualan. Karenanya saya berharap kedua klester ini jangan dianaktirikan,”papar politisi asal PKB Jatim ini, Selasa (1/9).
Ditambahkannya, selama ini UMKM merupakan usaha yang terbukti kebal dari krisis. Apalagi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim, tidak kurang dari 50 persen disumbang dari UMKM.
Karenanya, Pemprov Jatim diminta untuk memperhatikan keberadaan UMKM melalui kebijakan dan jangan sampai para pelaku UMKM terancam gulung tikar akibat pemerintah tidak memperhatikan.
Masih menurut Ka’bil  jika jumlah UMKM yang masuk dalam klaster satu jumlahnya tak lebih 20 persen, kluster dua 59 persen dan sisanya  30 persen berada pada kluster tiga. Itu artinya dalam menghadapi MEA akhir 2015 ini, Jatim belum sepenuhnya siap. Apalagi kebijakan pemerintah pusat lewat aturannya sama sekali tidaklah memihak pada para pelaku UMKM.
Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Zainul Lutfi menegaskan dengan kondisi perekonomian seperti saat ini, pemerintah seharusnya melindungi UMKM. Bukan malah membebani dengan pajak 1 persen. Karenanya hanyalah dengan UMKM ini yang mampu bertahan ditengah krisis termasuk membuka peluang tenaga kerja ditengah maraknya perusahaan melakukan PHK.
Diakuinya, saat ini Jatim sudah mengambil kebijakan untuk membantu UMKM melalui subsidi ongkos angkut. Termasuk upaya gubernur mendesak agar pajak UMKM 1 persen dihapuskan. Sekaligus adanya desakan pembuatan Perda untuk  melindungi tenaga kerja Jatim dalam menghadapi serangan pekerja asing di MEA 2015.
”Seharusnya pemerintah pusat melihat Jatim untuk dijadikan contoh dalam menghadapi MEA. Dimana saat ini Jatim masih menjadi pelopor dalam melindungi para pelaku UMKM,”tambah politisi asal PAN ini.
Tak heran karena kepeduliannya ini, beberapa waktu lalu gubernur mendapatkan gelar honoris causa dalam bidang perekonomian. ”Itu artinya Jatim selangkah lebih maju dalam menggerakan roda perekonomian lewat UMKM. Selanjutnya yang saat ini yang perlu diperhatikan yang dorongan soal modal dan akses pasar dalam penjualan produk UMKM,”tegasnya. [cty]

Tags: