Foto: ilustrasi
Jakarta, Bhirawa
Ketua Umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman menyatakan sudah saatnya kini pemerintah bersikap tegas atas rencana perpanjangan kontrak Freeport. Hadirnya perusahaan Amerika Serikat itu di Indonesia sama saja seperti negeri ini dijajah pada zaman Belanda.
“Saatnyalah Jokowi menunjukkan kapasitas kepemimpinannya. Ini seperti mengulang penjajah Belanda lewat koorporasi VOC. Sejarah Freeport di Indonesia sudah 48 tahun,” kata Rakhman dalam diskusi bertema Menggali Freeport di antara Kepentingan Asing dan Kedaulatan Indonesia di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (22/11).
Sejak pertamakali menandatangani kontrak karya pada 1967, Freeport diketahui mendapatkan lahan garapan 1.000 hektare. Namun kini lahan tambang yang dimiliki Freeport mencapai 2,6 juta hektare atau sekitar sepersepuluh luas Papua.
“Bayangkan jika kontraknya diperpanjang sampai 20 tahun lagi. Berapa yang didapat Freeport kita tidak pernah tahu. Padahal itu tanah siapa sih? Itu buminya siapa?,” cetusnya.
Terpisah, politisi senior kader PDIP Effendi Simbolon berharap reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi bisa memperkuat kabinet menuju terwujudnya Nawa Cita yang telah digariskan. Reshuffle jilid 2 ini jangan sampai hanya upaya untuk memberi peluang adanya kursi kabinet yang lowong untuk dibagikan pada parpol pendukung pemerintah yang baru bergabung.
“Reshuffle jilid 2 ini bisa dikatakan berhasil bila pemerintah mampu membangkitkan perekonomian rakyat. Yakni dengan cara membantu pengusaha kecil dengan memberi modal kerja, memberi pelatihan dan menjamin pemasaran produksi mereka,” tandas Effendy Simbolon dalam diskusi dengan tema Membaca Arah Reshuffle Kabinet Jilid 2 di pressroom DPR RI. Hadir sebagai nara sumber, politisi dari PKB Daniel Johan, Ketua Prodem Bob Randilawe, dan Direktur Pancaazimat Institute (LembagaKajianGagasan BungKarno) Lalu Hilman.
Effendy Simbolon melihat, paket- paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah, hanya menguntungkan pengusaha besar. Kemudahan-kemudahan yang diberikan hanya bermanfaat bagi pengusaha kelas kakap. Belum menyentuh upaya membangkitkan pengusaha kecil yang notabene pelakunya adalah rakyat jelata. Dia juga mengingatkan, agar pemerintah bisa mengembalikan PT Freeport menjadi milik Indonesia 100%.
“Sudah saatnya konsesi Freeport yang sudah puluhan tahun diakhiri. Tambang emas, perak dan tembaga Freeport yang sudah puluhan tahun dikuasai asing itu, kini harus kembali ke Indonesia,” seru Effendy Simbolon.
Lalu Hilman minta Presiden Jokowi melakukan perubahan garis koordinasi beberapa kementerian teknis. Seperti kementerian Pertanian, PU, BUMN dan Koperasi UKM. Keempat kementerian ini lebih layak dibawah Menteri Koordinator Maritim, bukan di bawah Menteri Koordinator Perekonomian.
Ketua Prodem Bob Randilawe yakin reshuffle kabinet jilid 2 akan terjadi pada Januari 2016. Dengan reshuffle jilid 2 ini diharapkan Indonesia keluar dari cengkeraman Neolib (Menteri-Menteri dikuasai/dipengaruhi paham asing). Randilawe mengingatkan agar demokrasi yang sudah berjalan baik di Indonesia lebih disempurnakan lagi. Penilaian terhadap jalannya pemerintahan nantinya cenderung berpihak pada penilaian publik. Bukan penilaian oleh lembaga survei atau penilaian yang dilontarkan LSM dan lembaga-lembaga penelitian lain. [ira]
