Jumlah warga miskin di Sidoarjo, dilakukan updating, agar datanya bisa menjadi valid. [alikus/bhirawa]
Plt Kepala Dinas Sosial Kab Sidoarjo, Drs Misbhul Munir MSi, mengatakan data di Dinas Sosial Kab Sidoarjo, jumlah warga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021, ada sebanyak 581 ribu.
Pemkab Sidoarjo, menurut Misbah, melakukan updating data kemiskinan pada tahun 2022 ini, dengan memberikan Bimtek kepada petugas yang ada di 18 Kecamatan dan petugas di Desa/Kelurahan, agar data jumlah kemiskinan di Sidoarjo semakin bisa valid.
“Digelar di Aston hotel, pada tanggal 8,9, 15 dan 16 Agustus,” kata Misbah, Senin (8/8) kemarin. Jumlah warga miskin yang ada di Kec Buduran, menurut Kasi Kesejahteraan Sosial Kec Buduran, Drs Widodo Edi Trijatno, tiap tahun jumlahnya ada penambahan.
“Tiap tahun tambah banyak. Karena datanya tiap tahun memang tambah banyak,” kata Widodo. Dirinya menyebut angka kemiskinan di kecamatan yang termasuk padat penduduk ini mencapai angka dua ribuan.
Dirinya berpatokan, dari warga yang tahun 2022 ini menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) saja, mencapai jumlah 1.200 rumah tangga penerima.
Padahal, selain jenis bantuan PKH, kata Widodo, juga ada rumah tangga yang menjadi penerima bantuan jenis lainnya. Misalnya bantuan pangan non tunai (BPNT), yang sama-sama merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Desa seperti Entalsewu, Sidokepung, Pagerwojo dan Sidokerto, termasuk desa-desa yang banyak menerima program bantuan sosial. Di desa itu, jumlah warganya juga sangat banyak,” kata Widodo.
Mengutip saran dari Komisi D DPRD Kab Sidoarjo, di Sidoarjo diusulkan supaya ada semacam UPT kemiskinan, yakni yang membantu tugas Dinsos Sidoarjo mengolah data kemiskinan. Agar bisa menjadi tepat sasaran.
Karena yang terjadi di lapangan, masih sering terjadi kasus salah sasaran dalam pendistribusian program pemberian bantuan. Ada warga miskin tidak terdata, sebaliknya ada warga mampu, justru masuk data masyarakat miskin. [kus.dre]
