Foto Ilustrasi
Sidoarjo, Bhirawa
Jeda moratorium CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) oleh Kemenpan RB tahun 2018 ini, dimanfaatkan Pemkab Sidoarjo untuk mengusulkan kekurangan ASN selama ini. Lewat Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pemkab Sidoarjo tahun 2018 ini mengusulkan sebanyak 2299 CASN.
Menurut Kabid Pengembangan BKD Kab Sidoarjo, Happy Setyaningtias SH, dari 2.299 usulan itu, rinciannya untuk tenaga pendidikan diusulkan sebanyak 1.066, untuk tenaga kesehatan sebanyak 731 dan tenaga teknis sebanyak 499.
”Usulan CASN itu sudah dikirim pada Kemenpan RB,” jelas Happy, akhir pekan lalu.
Happy juga menjelaskan, sebetulnya kekurangan ASN di Kab Sidoarjo, lebih banyak dari usulan yang dikirimkan ke Menpan RB. Yakni kekurangan ASN selama ini mencapai 3.648 personil. Dengan rincian, kekurangan dari tenaga pendidikan sebanyak 2.121, kekurangan tenaga kesehatan 731 dan kekurangan tenaga teknis sebanyak 796.
Dalam kesempatan terpisah, disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, dr Idong Juanda, kekurangan tenaga kesehatan di Sidoarjo sebanyak 731 personil itu, tak hanya di lingkungan 26 Puskesmas di Kab Sidoarjo saja. Tapi juga di lingkungan RSUD Sidoarjo.
Dr Idong mengatakan sesuai dengan Permenkes Nomor 75 tahun 2014, keberadaan Puskesmas di Sidoarjo yang statusnya sudah BLUD, banyak membutuhkan tenaga kesehatan. Mulai dari dokternya, adanya analis dan apoteker.
”Untuk keberadaan tenaga dokter, di Puskesmas Sidoarjo jumlahnya masih belum sesuai standar,” kata Idong.
Dr Idong menambahkan, pernah mencoba untuk merekrut keberadaan dokter, untuk ditempatkan di Puskesmas. Tapi diakui gaji yang diberikan masih belum bisa standar, sehingga tidak ada dokter yang bersedia. [kus]
