Yasonna Hamonangan Laoly
Jakarta, Bhirawa
Konflik PPP memasuki babak baru. Setelah pemerintah memberi sinyal untuk mengkaji ulang kepengurusan PPP hasil munas islah yang mengesahkan kepemimpinan Romahurmuziy (Romi) sebagai Ketua Umum PPP.
Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengaku pihaknya masih mengkaji kepengurusan dualisme PPP baik kepengurusan Romahurmuzy maupun PPP di bawah kepengurusan Djan Faridz.
“Semua masih dalam kajian. Kedua-duanya masih ‘main’,”ungkapnya usai menghadiri puncak HUT Golkar ke-52 di Surabaya, Minggu (6/11).
Namun, sayangnya Menkum HAM tak menjelaskan makna pernyataannya tentang ‘main’ tersebut. Sebelumnya PPP kubu Djan Faridz masih terus berupaya mendapat pengakuan dari Kemenkum HAM terlebih usai menang gugatan di MA. Meski sebelumnya di muktamar islah, Kemenkum HAM memberikan SK kepengurusan kepada kubu Romi.
Salah satu kengototan PPP kubu Djan Faridz agar Menkum HAM menganulir SK kepengurusan Romi yaitu memberikan dukungan untuk Ahok yang didukung partai penguasa PDIP.
Pihak Djan Faridz yakin dengan memberikan dukungan ke Ahok, pemerintah dalam hal ini Menkum HAM akan mengeluarkan SK kepengurusan yang sah kepada Djan Faridz. Terlebih saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mengeluarkan paket kebijakan reformasi hukum. [ira.cty]
