Pemerintah Kepras Kebutuhan Pupuk Mojokerto 6 Ribu Ton

pupukKab Mojokerto, Bhirawa
Pemerintah pusat mengurangi alokasi atas usulan kebutuhan pupuk bersubsi ke Kab Mojokerto pada musim tanamĀ  2015. Jumlah yang dikepras pemerintah pusat ternyata cukup besar, dari usulan kebutuhan pupuk bersubsidi yang disampaikan Dinas Pertanian (Disperta) Kab Mojokerto, dikepras pemerintah pusat hingga mencapai 6.194 ton
Menurut Kepala Disperta Pemkab Mojokerto, Sulistyawati, awalnya Pemkab Mojokerto mengajukan alokasi pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran (TA) 2015 kepada Kementan. Namun permintaan yang diajukan tak direalisasi seluruhnya. ”Ada berbagai jenisĀ  pupuk bersubsidi yang kami usulkan pada Desember 2014 lalu,” terang Sulistyawati.
Jenis pupuk bersubsidi yang diajukan diantaranya jenis pupuk urea sebanyak 29.453 ton, SP-36 sebanyak 5.855 ton, ZA tercatat 20.343 ton, NPK diusulkan 20.048 ton dan untuk jenis organik 7.822 ton. ”Dari beberapa jenis pupuk itu yang akan didistribusikan kepada para pengguna di beberapa sub sektor pertanian. Berbagai sektor itu diantaranya tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya,” imbuh Sulis-sapaan Sulistyawati.
Sulis menjelaskan, pasca usulan diterima Kementan, hasilnya pemerintah pusat memutuskan melakukan pengurangan. Sesuai keputusan pembagian jatah pupuk bersubsidi nasional. Pembagian pupuk bersubsidi secara nasional dituangkan melalui Permentan No 130/permentan/SR.130/2014, tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian TA 2015.
Untuk merealisasikan di setiap daerah di Jatim, Permentan itu kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 84 tahun 2014 tertanggal 17 Desember 2014. Sulis menyatakan, diantara usulan alokasi jatah pupuk bersubsidi cukup mencolok adalah pada jenis jenis urea. Bila sebelumnya Disperta mengajukan 28.413 ton sekarang dikurangi menjadi 23.259 ton. Atau setara mengalami pengurangan sebesar 6.194 ton.
”Tetapi tak semuanya dikurangi. Bahkan ada beberapa jenis pupuk justru oleh pemerintah alokasinya malah ditambah. Diantaranya pupuk NPK dan Organik,” tandasnya.
Belakangan diketahui rencana pemerintah dengan mengurangi jatah alokasi pupuk bersubsidi jenis urea, bertujuan mengurangi ketergantungan petani akan urea. Dengan cara perlahan-lahan mengalihkan ketergantungan pupuk urea melalui penggunaan pupuk NPK organik. Apalagi selama ini proses distribusi atau peyaluran urea bersubsidi disinyalir tak sesuai sasaran. Bahkan dilapangan sarat penyelewenangan. Usulan pupuk NPK dari sebelumnya 20.048 ton dinaikkan menjadi 22.329 ton. Sedangkan organik yang sebelumnya diusulkan 7.822 ton direalisasi menjadi 8.967 ton. ”Kenapa dinaikkan karena selama ini petani masih tergantung dengan pupuk,” paparnya.
Kini realisasi jatah beberapa jenis pupuk bersubsidi sedang menunggu proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati. SK itu sedianya digunakan sebagai dasar hukum distributor untuk mendistrubusikan sesuai tingkat usulan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok tani) dari sebanyak 800 an gabungan kelompok tani (gapoktan) di Kab Mojokerto. ”Sekarang tinggal menunggu keputusan SK dari Pak Bupati. Sudah dalam proses penerbitan,” pungkas Sulis. [kar]

Tags: