Suasana Forum Konsultasi Publik yang digelar Balitbangda Kota Batu di Graha Pancasila, Balaikota Batu, Senin (24/2).
Memasuki tahun ketiga masa pelaksanaan RPJMD 2017-2022, Pemerintah Kota Batu melakukan koreksi dan evaluasi terhadap program pembangunan yang kurang tepat sasaran, dan atau lamban pelaksanaan.
Karena itu Pemkot membuat rancangan awal perubahan RPJMD. Dan agar perubahan ini tak salah sasaran, Pemkot menggelar Forum Konsultasi Publik (FKB) yang dilaksanaan di Graha Pancasila gedung Balaikota Batu, Senin (24/2).
Dalam konsultasi publik ini Pemkot sengajak mendatangkan dua akademisi ahli ekonomi. Yaitu, Prof.Drs.Suhadi Ibnu,P.Hd dari Universitas Negeri Malang (UB), dan Dr.Wildan Safitri dari Universtas Brawijaya (Unibraw) Malang.
“Dan agar perubahan ini bisa mengena sekaligus bisa dilaksanakan, dalam FKB ini Pemkot melibatkan semua pimpinan OPD bersama pejabat eselon, para Kepala Desa/ Lurah bersama BPD/ LPMK,” ujar Wakil Walikota Batu, Ir.H.Punjul Santoso, Senin (24/2).
Adanya rencana perubahan ini, jelas Punjul, bukan berarti Pemkot kurang jeli dalam menentukan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun 2017.
Hal ini dikarenakan sudah banyak hasil/ capaian pembangunan yang ada di tahun 2020, namun itu belum ada saat penyusunan RPJMD.
“Dan untuk melaksanakan pembangunan lanjutan, kita harus merubah RPJMD yang disusun tahun 2017. Kita tidak bisa serta merta mengubah arah pembangunan,” tegas Punjul.
Salah satu perubahan kongkrit di antaranya tentang rencana pembangunan kereta gantung. Di rencana awal, kereta gantung akan dibangun untuk membantu transportasi di jalur selat. Namun dalam perkembangannya, ada masukkan untuk memperpanjang jalur kereta gantung hingga ke utara atau ke kawasan Selecta.
“Di awal perencanaan, proyek kereta gantung akan dibangun pihak ketiga. Namun saat ini ada masukan untuk dikelola langsung oleh masyarakat seperti Taman Selecta. Ini akan kita bahas dalam konsultasi publik dengan para ahli ekonomi,” tambah Punjul.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Batu, Nurrochman meminta adanya perubahan dimana APBD jangan hanya menjadi domain Eksekutif. Ia mengingatkan bahwa keberadaan anggota Dewan membawa pokok-pokok pikiran dari masyarakat.
“Karena itu janganlah pokok pikiran ini dinilai sebagai sesuatu yang negatif,” pesan Nurrochman. Lebih kongkrit, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan dalam melakukan perubahan ini Dewan tetap mengacu pada visi misi Kepala Daerah. Diketahui, visi misi pembangunan yang diusung Kepala Daerah tahun 2017-2022 adalah Desa Berdaya Kota Berjaya.
Dalam hal ini Pemkot ingin memberdayakan semua potensi yang ada di pedesaan, dan potensi itu yang harus digarap.
Nurochman menilai potensi yang dimiliki mayoritas desa di Kota Batu adalah keindahan alam. Karena itu ia mendesak Eksekutif bersama jajarannya untuk mengoptimalkan pengembangan ‘Desa Wisata’, dan meningkatkan pengembangan wisata internasional.
Namun Nurochman mengingatkan untuk tidak menawarkan kemajuan ekonomi dan hanya fokus pada pengembangan potensi keindahan alam.
“Karena wisatawan internasional yang akan menjadi target pengunjung Kota Batu nanti sudah bisa dipastikan memiliki perekonomian yang jauh lebih baik,”pungas Nurrochman. [nas]
