Wakil Wali Kota Blitar Drs Santoso MPd saat menunjukkan Penghargaan WTP yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.[hartono/bhirawa]
(Wawali Ajak ASN Konsisten dan Disiplin Kelola Keuangan)
Kota Blitar, Bhirawa
Pemkot Blitar kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Penghargaan WTP itu diserahkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo kepada Wakil Wali Kota Blitar Drs Santoso MPd di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (28/9).
Turut mendampingi penerimaan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Widodo Saptono.
Wawali Santoso memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini taat menjalankan aturan pengelolaan keuangan. “Raihan delapan kali WTP berturut – turut bukanlah persoalan mudah,” kata Santoso.
Lanjut Wawali Santoso saat ini daerah yang telah mendapatkan WTP tidak menjamin kembali mendapatkan opini WTP. Terbukti ada daerah yang dulunya WTP, sekarang turun grade-nya menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Kunci meraih opini WTP adalah konsistensi dalam pengelolaan berbasis akrual termasuk dalam pengelolaan aset daerah, sistem penyajian laporan keuangan daerah yang fokus, dan setiap dana bisa terlaporkan dengan baik,” jelasnya.
Dirinya juga berharap aparatur yang memiliki kompetensi akuntansi dan keuangan daerah fokus dan tidak berganti-ganti. Apalagi selama ini aparatur pengelola keuangan telah menerima diklat dan berbagai materi di bawah koordinator BPKAD. “Opini ini menjadi salah satu bukti bahwa Pemerintah Kota Blitar memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundangan – undangan. Posisi pengelolaan keuangan yang sudah on the right track ini harus dipertahankan oleh Pemkot Blitar. Kami harapkan aparatur yang mengelola keuangan tidak berganti-ganti,” ujarnya.
Secara khusus, Wawali Santoso juga menyampaikan apresiasi atas peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) Kota Blitar yang sudah bekerja keras dalam mewujudkan opini WTP ini. “APIP saat ini perannya dominan dan memang dibutuhkan APIP yang memahami aturan, mengarahkan dan memotivasi OPD dalam melaksanakan peraturan perundangan,” terangnya.
Selain itu menurutnya ada peningkatan kriteria penilaian tahun ini dan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis aktual dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemkot Blitar. Penghargaan ini diraih karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Selain itu, Pemkot Blitar dinilai memiliki kepatutan yang tinggi terhadap peraturan perundangan. WTP ini juga menjadi bukti bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berfungsi optimal dan bisa diandalkan.
Ke depan seluruh OPD diminta lebih tertib lagi dalam melakukan pengelolaan. Mengingat dari waktu ke waktu, pola pemeriksaan terus meningkat. Semua aparatur harus berperan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“WTP bisa diraih karena kedisiplinan dari OPD pada pelaksanaan anggaran, program serta mengoptimalkan SDM di setiap OPD,” jelasnya lagi.
Tambah Santoso, karena WTP ini merupakan penilaian terbaik atas pengelolaan keuangan APBD, maka Pemkot Blitar akan mempertahankan hal itu dengan meningkatkan disiplin dan pengawasan melekat pada setiap OPD. [htn, adv]
