Pekerja sosial masyarakat ikuti bimtek SLRT.
(Angka Kemiskinan Alami Penurunan)
Probolinggo, Bhirawa
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.
SLRT merupakan program yang digagas oleh Kementerian Sosial dan telah dijalankan mulai tahun 2016 dengan pelaksanaan awal di 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan target menjadi 150 kabupaten/kota pada tahun 2019. Pada tahun 2018 ini, Kota Probolinggo menjadi salah satu dari 60 kabupaten/kota yang terpilih untuk melaksanakan program SLRT ini. Hal ini diungkapkan walikota Rukmini, Jum’at 14/9.
Maka, bertempat di Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo, Dinas Sosial (Dinsos) setempat mengadakan bimbingan teknis SLRT bagi para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di setiap kelurahan. “Dalam satu kelurahan, bisa terdapat satu atau dua PSM, tergantung jumlah penduduk yang ada di kelurahan tersebut,” katanya didampingi Noor Aly, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial.
PSM bertugas untuk membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dan mengidentifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan. “PSM ini diambil dari penduduk setempat, jadi mereka lebih mengenal lingkungan mereka, ada yang dari karang taruna, kader PKK maupun tim tagana,” ujarnya.
Wali Kota Rukmini mengatakan bahwa penduduk miskin di Kota Probolinggo telah mengalami penurunan, dari sejumlah 18.370 orang menjadi 18.230 orang, mengalami penurunan sebesar 0,13 persen. “Tetapi masih banyak yang tidak menerima layanan sosial karena kurangnya keterpaduan dan penjangkauannya di masyarakat tidak optimal,” katanya.
Ia berharap dengan SLRT ini dapat memutakhirkan dan memvalidasi hasil BDT (Basis Data Terpadu) secara terus menerus dan digunakan untuk data dasar untuk pemenuhan layanan sosial. Wali kota juga berharap kepada para PSM dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dari bimtek sehingga dapat memahami dan melaksanakan tugas dengan baik, tuturnya.
Lebih lanjut dikatakannya, berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan bantuan peralatan kepada warga pra sejahtera. Sejumlah 402 warga menerima peralatan, untuk mendukung keahlian mereka.
Bantuan dari pemerintah merupakan bentuk kepedulian bagi warga tidak mampu. Dan diharapkan tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi. Sekaligus ada tim evaluasi dan monitoring setelah mendapatkan bantuan peralatan tersebut, ungkapnya.
Dimana bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah kota sesuai permintaan dan kebutuhan masyarakat, “Jangan dijual bantuan ini karena tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga,”pintanya.
Bantuan peralatan yang diterima di halaman kantor Dinsos, diantaranya kompresor, mesin selep tepung, mesin jahit, mesin obras, pompa air listrik, sepeda. Program ini merupakan realisasi dari pengajuan proposal yang sudah 2 tahun yang lalu.
Program ini sebenarnya sudah lama berjalan. Selain itu bantuan juga diberikan kepada UMKM dengan harapan terus maju. Pemberian bantuan peralatan usaha itu sendiri, digelar Pemkot Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP), di kantor DKUPP, tandasnya.
Penyerahan bantuan itu bertujuan untuk memberdayakan pengusaha UMKM agar usahanya lebih produktif dan terus meningkat pendapatannya. “Selain itu, bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Pemkot terhadap pemberdayaan pengusaha mikro, sehingga akan menjadi besar dan mampu menyerap tenaga kerja. Dengan begitu pula maka angka kemiskinan akan dapat dikurangi, ” tambahnya.(Wap)
