Wali Kota Hadi terima WTP Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Harry Purwaka.
Pemkot Probolinggo, Bhirawa
Sebagai mana kabupaten Probolinggo, pemerintah kota Probolinggo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Kepastian ini didapat setelah Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin dan Ketua DPRD Kota Probolinggo, Agus Rudiyanto Ghaffur menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 dari Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur.
Menyikapi raihan tersebut, Habib Hadi, sapaan akrab Wali Kota Probolinggo, Senin 20/5 mengucap syukur. Ia berharap opini WTP akan terus bisa dipertahankan dari tahun ke tahun.
“Alhamdulillah, sekarang hasil pemeriksaan sudah kita peroleh, dan kita mendapatkan WTP. Tentunya ini harus kita pertahankan terus. Alhamdulillah kita telah melewati semua proses sehingga menghsilkan opini WTP. Ini menunjukkan kekompakan dari BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), Inspektorat dan seluruh OPD yang ada. Saya berharap kedepan harus kita tingkatkan lagi. Apa yang menjadi hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kedepan lebih baik lagi dan lebih tertib lagi,” ujar Habib Hadi.
Untuk memperoleh WTP, yang paling menyulitkan bagi daerah-daerah adalah manajemen aset. Terutama ketika diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah.
Menyikapi hal itu, Habib Hadi berjanji akan memperbaiki kinerja pengelolaan barang milik daerah itu. “Manajemen aset menjadi permasalahan seluruh daerah, tidak hanya Kabupaten/Kota, tapi juga Pemerintah Propinsi. Kami akan berupaya terus untuk merapikan semua, agar itu sesuai dengan harapan kita,” lanjutnya.
Terkait dengan catatan yang disampaikan BPK, Habib Hadi akan segera menindaklanjuti. “Kita akan rapikan, mana-mana yang menjadi celah kita. Saya minta semua OPD siap. Kedepan saya minta OPD setiap bulan menyiapkan laporannya, tidak harus menunggu ada pemeriksaan. Jadi ketika ada pemeriksaan kita tinggal menyajikan saja ke BPK,” jelasnya.
Beberapa daerah Kabupaten memperoleh catatan dari BPK terkait dengan pengelolaan dana desa. Menyikapi hal itu, Habib Hadi memastikan jika dana kelurahan akan dikelola sesuai dengan aturan. “Tentunya kita harus melakukan langkah-langkah yang tepat. Kita kasih aturan atau regulasi, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan dan menjadi problem di kemudian hari. Kita atur semuanya,” tandasnya.
Kepala BPPKAD Kota Probolinggo, Imanto menuturkan jika perkembangan pengelolaan aset di Kota Probolinggo mencapai lebih dari 50 persen. Perkembangan pengelolaan aset ini menjadi salah satu instrumen positif, sehingga Kota Probolinggo kembali meraih WTP.
“Pengelolaan aset kita sudah mencapai 60 sampai 70 persen. Jadi hanya kurang sekitar 30 persenan. Ini akan kita selesaikan tahun ini. Memang kemarin-kemarin yang menjadi kendala itu aset OPD yang besar seperti Dinas pendidikan dan Dinas PUPR. Tapi sekarang sudah bisa kita atasi.
Memang sistem akrual itu yang memberatkan kita. Kenapa saya bilang berat, karena aturan itu berlaku tahun 2015, tapi berlaku surut untuk seluruh aset. Padahal dulu aset kan istilahnya anak tiri. Kalau ada yang rusak, ya dibuang. Dengan diterapkannya akrual ini, semua itu harus tercatat. Padahal itu barangnya sudah rusak entah ke mana,” papar Imanto.
Disinggung soal manfaat opini WTP bagi Pemerintah Kota Probolinggo, Imanto mengungkapkan jika WTP itu suatu kebanggan bagi daerah. WTP merupakan bukti pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik.
“Manfaat WTP itu ya secara psikologis, kami semakin percaya diri. Karena itu bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Selain itu, bagi daerah yang memperoleh WTP akan ada dana insentif daerah (DID) dari Kementerian Keuangan. Tiap daerah itu beda. Tahun lalu Kota Probolinggo menerima Rp. 30 miliar. Dana itu kita alokasikan untuk kegiatan-kegiatan priortas yang butuh dukungan anggaran,” tambahnya.(Wap)
