Pemerintah Kota Surabaya Harus Pastikan Kesiapan New Normal

Andri Ariyanto

Surabaya, Bhirawa
Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya kembali mendapat kritik setelah Wali kota mengklaim telah mampu mengendalikan penyebaran Covid -19 . Padahal kasus baru muncul di sekitar isu penyelenggaraan Pilkada Surabaya setelah sejumlah perangkat pelaksana Pilkada dan bakal calon terinveksi virus yang menyerang seluruh dunia lebih dari enam bulan ini.

Pengamat sosial UIN Sunan Ampel, Andri Ariyanto mengingatkan agar pemkot Surabaya memastikan kembali sejumlah hal sebelum klaim mampu mengendalikan dimunculkan.

“Jika memang serius memutus rantai Covid di Surabaya, maka kewajiban Pemkot utk selalu update dan transparan atas sejumlah data terkait. Sejumlah pertanyaan harus bisa dijawab, kalau tidak bisa maka tidak sulit menyatakan Surabaya sudah bisa mengendalikan pandemi,” ujar Andri , Minggu (20/9).

Data tersebut, lanjut Andri , antara lain: apakah Pemkot bisa membuktikan bahwa transmisi lokal persebaran covid sudah dikendalikan? Ke dua bagaimana kesiapan layanan kesehatan milik Pemkot Surabaya tersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19.

‘Pertanyaan – pertanyaan ini wajib dijawab terlebih dahulu sebelum pernyataan berhasil mengendalikan muncul, agar masyarakat juga bisa percaya ,” terangnya.

Menurut Andri, Wali kota memang sudah menyatakan sudah akan masuk new normal dan telah mengendalikan Covid-19 di Surabaya. Namun menurutnya penetapan new normal tidak sekedar pada ucapan kepala daerah, namun banyak syarat yang harus dipenuhi, minimal sesuai WHO.

“Maka syarat itu yang harus ditunjukkan dahulu sebelum melepas masyaraklat ke kehidupan new normal,” tegasnya

Terkait kampanye Pemkot mempersilahkan masyarakat untuk tes swab gratis di Laboratorium kesehatan daerah yang telah diresmikan seminggu lalu, Andri meminta agar Pemkot memastikan ada mekanisme pemeriksaan tes swab gratis yang bisa langsung ditangani oleh masyarakat di tingkat RT/RW.

Menurutnya sosialisasi dan mekanisme jika warga ingin melakukan tes swab mengandalkan jaringan ditingkat RW/RT, masih butuh waktu untuk prosesnya. Sementara fakta kampung tangguh yang pernah diusulkan dan dibuat ternyata tidak bisa bertahan lama karena faktor ketidakjelasan anggaran serta membebankan warga kampung. [gat]

Tags: