Kantor Dindik Jatim di Jl Gentengkali Surabaya.
Dindik Jatim Paling Banyak Terpangkas
Pemprov Jatim, Bhirawa
Agenda restrukturisasi organisasi kembali dilakukan Pemprov Jatim sebagai tindak lanjut atas Permendagri 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasfikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sedikitnya 25 unit kerja di bawah perangkat daerah pemprov bakal terkena pemangkasan. Salah satunya Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim yang paling banyak.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Nurkholis menjelaskan, penataan struktur yang telah diamantkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah rampung dilakukan. Pihaknya merinci, saat ini Pemprov memiliki 241 unit kerja yang terdiri dari 31 cabang dinas (Cabdin) dan 210 UPT. Dari jumlah tersebut, pemangkasan dilakukan menjadi 216 unit kerja yang terdiri dari 178 UPT dan 38 Cabdin.
“Secara keseluruhan mengalami penurunan. Akan tetapi jumlah cabang dinas mengalami penambahan. Sehingga tidak hanya Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim saja yang memiliki cabang dinas saat ini,” tutur Kholis, Minggu (7/8).
Cholis mengaku, Dindik Jatim paling banyak terkena imbas dari restrukturisasi ini. Sedikitnya tujuh cabang dinas akang dipangkas, dari 31 menjadi 24 cabang dinas. Selain itu, dua UPT juga akan dihapus. Yakni UPT Bina Prestasi dan UPT Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPK).
“Pemangkasan ini dilakukan setelah adanya rasionalisasi bersama Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Dari tujuh cabdin, salah satu yang dihapus adalah Cabdin Kota Surabaya. Penghapusan itu paling lambat akhir 2018 ini atau menyesuaikan dengan pengisian SDM,” tutur Kholis.
Selain Dindik Jatim, Dinas Kesehatan juga mengalami pemangkasan. Yakni UPT Akademi Gizi di Surabaya dan Akademi Perawat di Madiun. Keduanya saat ini sudah tidak lagi menerima mahasiswa baru dan 2019 mendatang, kedua UPT tersebut akan ditutup. “Jadi kita menunggu habis dulu mahasiswanya. Baru akan ditutup semua. Karena kewenangan untuk mengelola pendidikan tinggi seluruhnya ada di pusat,” tutur Cholis.
Kendati pemangkasan tersebut sudah final, Kholis mengaku, saat ini pihaknya tetap memfasilitasi OPD yang menganggap unit kerja di bawahnya masih memiliki peran penting. Misalnya Dindik Jatim yang mengajukan banding atas penghapusan UPT PPK.
“Kita tetap fasilitasi, mungkin kemarin tidak direkom Kemendagri karena naskah akademiknya kurang kuat. Sebab, untuk unit kerja yang sama di Jogja dan Palembang ternyata direkom,” tutur Kholis. UPT tersebut, lanjut dia, merupakan sumbangan dari bank dunia yang juga diterima oleh provinsi-provinsi lain.
Sementara itu, Kabag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Muhibbin menjelaskan, selain unit kerja di lingkungan Pemprov, UPT di bawah pemerintah kabupaten/kota juga mengalami pemangkasan. Pihaknya menuturkan, dari 1.121 UPT yang ada di pemerintah kabupaten/kota, saat ini hanya tersisa 604 UPT. Atas pemangkasan tersebut, pihaknya mengaku cukup banyak menerima protes. Namun, hal tersebut telah menjadi keputusan Kemendagri yang didelegasikan kepada Gubernur Jatim sebagai wakil dari pemerintah pusat.
“Paling banyak UPT yang dihapus di daerah adalah UPTD di bawah dinas pendidikan kabupaten/kota. Sebab, saat ini sekolah telah menjadi UPT dan rasionalnya, UPT tidak membawahi UPT,” tandasnya.
Terpisah, Kepala UPT PPK Dindik Jatim Ema Sumiarti menambahkan, instansi yang dia pimpin memiliki fungsi untuk pengembangan diri guru produktif SMK di Jatim. Saat ini, UPT yang berdiri di atas lahan dua hektar tersebut mimiliki 12 kompetensi dengan alat praktikum yang cukup memadahi. Selain itu, dari sisi kelembagaan dan anggaran telah tertata dengan baik. “Kita memiliki kantor, memiliki SDM dan tenaga fungsional dan mendapat alokasi anggaran. Kita juga memiliki program untuk melayani masyarakat,” tutur dia.
Ema mengaku, pentingnya UPT PPK ini tidak lepas dari Inpres 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Khususnya terkait pengembangan guru produktif yang saat ini semakin sempit ruangnya. “Sekarang P4TK VEDC Malang juga sudah tutup. Kalau UPT PPK ini juga ditutup, ke mana lagi guru produktif SMK ini akan mengupdate kompetensinya,” pungkas Ema. [tam]
