Pemerintah Pusat Gelar Vicon Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin Covid-19

Tampak Menkes RI, Terawan saat memberikan pernyatakaan pada video conferance yang digelar bersama tiga kementerian, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan Kemendagri pada Senin siang (30/11). [sudarno/bhirawa]

Jalin Sinergitas dengan Pemda
Kota Madiun, Bhirawa
Pemerintah pusat terus berupaya dalam menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia. Salah satu caranya yakni dengan mendatangkan vaksin. Maka dari itu, pemerintah dengan matang mempersiapkan program vaksinasi ini sebaik-baiknya dan juga bersinergi dengan pemerintah daerah.

Seperti yang terlihat dalam video conferance yang digelar bersama tiga kementerian, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan Kemendagri pada Senin (30/11).

Kesempatan itu, menghadiri vicon conference yang digelar bersama tiga kementrian itu, adalah Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya Ayu Miko Saputri, Asisten 1 Agung Sulistya Wardani, Kepala Dinas Kominfo Subakri, dan staf dari Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun mewakili Pemkot Madiun dalam acara vicon tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menkes Terawan mengatakan bahwa terdapat dua usulan skema dalam penyaluran vaksin virus korona yaitu pemberian vaksin gratis dan berbayar. Menurutnya, vaksin gratis tersebut menggunakan dana dari APBN yang menyesuaikan data BPJS Kesehatan. “Jadi divaksin bantuan pemerintah melalui budget APBN dan menggunakan data BPJS Kesehatan. Ada dua istilahnya, ada vaksin gratis secara massal dan mandiri,” ungkapnya.

Vaksin gratis secara massal diharapkan dapat diterima oleh masyarakat pada awal tahun mendatang. Sedangkan untuk yang berbayar, penyaluran vaksin ditujukan bagi masyarakat yang mampu. Semua proses yang berjalan, lanjutnya, akan mengikuti berbagai regulasi seperti, regulasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan.

Untuk itu pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini. Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses. Seluruh data penerima vaksin COVID-19 prioritas, kini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya berharap koordinasi yang baik dapat terjalin antar pemerintah pusat dan daerah. Hal itu diperlukan agar program vaksinasi kepada masyarakat ini dapat berjalan secara optimal. “Kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam progres vaksinasi harus sejalan. Pemerintah harus bekerja terpadu, terutama soal data sehingga faktor keamanan masyarakat dapat terjamin,” jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Pemkot Madiun mengatakan apresiasinya terhadap pemerintah pusat yang mengajak seluruh perwakilan pemerintah daerah untuk ikut bersama membahas vaksin. [dar]

Tags: