Pemerintah Pusat Memberi Lampu Hijau Sidoarjo Kelola Pulau Lusi

Heri Soesanto. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Kedatangan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TB Haeru Rahayu ke Pulau Lusi atau lumpur Sidoarjo, beberapa hari lalu, telah memberi sinyal lampu hijau kepada Kab Sidoarjo, bahwa Pemerintah Pusat merestui realisasi pengembangan wisata di pulau yang semula terbentuk dari endapan lumpur itu.

Kepala Bappeda Kab Sidoarjo, DR Heri Soesanto, menjelaskan selama ini, Pulau Lusi merupakan aset nasional di bawah kewenangan KKP. Saat ini Pulau Lusi, lanjut Heri, juga sedang dalam proses pensertifikatan untuk menjadi milik KKP.

“Karena dulu dari PPLS, yang diserahkan kepada KKP,” kata Heri Soesanto, Rabu (20/1) kemarin.

Adanya PP No.27/2014, tentang pedoman pengelolaan barang milik Negara / Daerah, menurut Heri, bisa sebagai dasar kerja sama pemanfaatan Pulau Lusi. Antara pihak KKP dan Kab Sidoarjo.

Menurut Heri, dengan adanya lampu hijau yang diberikan KKP itu, Kab Sidoarjo diminta pro aktip menangkap peluang emas tersebut. Misalnya segera mempersiapkan regulasi yang sekiranya nanti dibutuhkan.

“Kalau soal SDM, saya yakin kalangan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di tempat itu siap, namun kalau masalah anggaran kita masih belum. Sebab, kita tahu sendiri saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19,” kata Heri.

Bila ada kerja sama dalam pemanfaatan Pulau Lusi, menurut Heri, diharapkan akan ada multi player efek yang positif untuk mengangkat perekonomian sekitar.

Di Pulau Lusi, kata Heri, saat ini sudah disiapkan sejumlah sarana, misalnya spot-spot destinasi wisata dan spot kuliner. Sementara spot pelayanan lainnya masih belum ada. Maka itu menurut Heri sejumlah OPD terkait harus sinergis mengembangkannya. Misalnya Disporapar, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Disperindag Kab Sidoarjo

Pemanfaatan Pulau Lusi, juga bisa sebagai interkoneksi dengan Jabon Long Term. Yang saat ini, kata Heri, master plannya sudah disusun. Misalnya Geowisata Lumpur dan kawasan rumput laut di sekitar wilayah itu.

TB Haeru Rahayu, ketika berkunjung ke Pulau Lusi, sempat menuturkan dirinya diminta Menteri KKP untuk melihat Pulau Lusi. Apa yang bisa dilakukan untuk menggerakkan perekonomian disana bisa menggeliat.

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, dalam kunjungan Dirjen KKP, kala itu sempat mengatakan, bahwa dalam waktu dekat Dirjen KKP akan datang lagi ke Sidoarjo. Dan masalah kerjasama pemanfaatan Pulau Lusi tersebut pasti bisa selesai secepatnya.

Sebagaimana diketahui Pulau Lusi ini terletak di sebelah tenggara Ab Sidoarjo. Pulau seluas sekitar 93,4 hektar ini terbentuk dari endapan lumpur yang berasal dari bencana semburan lumpur panas yang terjadi di Kec Porong.

Selama hampir 12 tahun lumpur yang meluap dibuang ke Sungai Porong. Lalu aliran sungai menghantarkan lumpur yang kemudian membentuk pulau baru itu. Warga sekitar menamakan pulau baru itu dengan sebutan Pulau Sarinah atau Pulau Lusi.

KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berencana mengembangkan Pulau Lusi sebagai Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM).

Didalam Pulau Lusi sudah dibangun Tambak Wanamina seluas sekitar 2,73 hektar yang tujuan awalnya untuk memantau perilaku biota ikan. Yakni apakahbada pengaruh lumpur terhadap kehidupan ikan di muara.

Berdasarkan hasil pengamatan selama tiga tahun berjalan, ikan tetap dapat hidup dengan baik. Bahkan berhasil diproduksi ikan bandeng. Sedangkan sisa lahan seluas 90,77 hektar belum dimanfaatkan secara optimal. (kus)

Tags: