Pemerintah Sedang Hitung Kenaikan BBM Subsidi

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Pejuang (JMP) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (17/11).  Aksi tersebut untuk menolak rencana pemerintah menaikkan BBM bersubsidi.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Pejuang (JMP) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (17/11). Aksi tersebut untuk menolak rencana pemerintah menaikkan BBM bersubsidi.

Jakarta, Bhirawa
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan harga kisaran kenaikan BBM bersubsidi.  Dalam waktu dekat, pengumuman kenaikan akan segera dilakukan.
“Biasa aja, lagi hitung-hitungan. Ini mudah-mudahan segera ini dapat hitungan,” kata JK usai menghadiri rapat kabinet bersama dengan Presiden dan para menteri  di Kantor Wakil Presiden, Senin (17/11).
JK pun belum memastikan kapan Presiden Jokowi akan mengumumkan rencana kenaikan harga BBM ini. Sebelumnya, JK sempat mengisyaratkan  pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo telah kembali dari kunjungannya ke luar negeri.
Meskipun belum diumumkan, isu kenaikan harga BBM telah membuat resah masyarakat di berbagai daerah. Bahkan, sejumlah harga barang kebutuhan pokok pun telah melonjak naik.
Sebelumnya, BPH Migas menyebutkan kisaran kenaikan harga BBM bersubsidi ini antara Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per liternya. Rencana kenaikan harga BBM subsidi ini dilakukan untuk menghemat subsidi. Sehingga, pemerintah dapat mengalihkannya ke sektor yang diklaim lebih bermanfaat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri punya perhitungan sendiri mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi. Ekonom Universitas Indonesia ini menyarankan rentang nilai kenaikan harga yang bisa diambil oleh pemerintah.
Menurut Faisal, pemerintah bisa menaikkan harga BBM dari Rp 1.000-2.500 per liter. “Jika pemerintah berlaku konservatif, bisa menaikkan harga Rp 1.500 per liter,” katanya di Hotel Le Meridien Jakarta.
Faisal mengatakan, jika pemerintah menaikkan harga sebesar Rp 1.500 per liter, dana subsidi yang diberikan pada 2015 mencapai Rp 75 triliun. Kenaikan harga tertinggi, Rp 2.500 per liter, bisa diberlakukan untuk BBM bersubsidi jenis premium. Sedangkan kenaikan harga solar disarankan sebesar Rp 1.000 per liter.
Saat ini, kata Faisal, adalah momen yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Sebab, harga minyak dunia sedang turun dan harga beberapa barang konsumsi di dalam negeri relatif rendah. Dia menghitung, dengan asumsi harga minyak mentah jenis Texas Light Crude dan Brent yang berada pada level 75-79 dollar AS per barel, pemerintah bisa menaikkan harga BBM Rp 1.500 per liter.
Rencana pemerintah menaikkan BBM bersubsidi rupanya tak main-main. Sesuai agenda Kemenko Bidang Perekonomian, Menteri-menteri Ekonomi dijadwalkan melakukan konferensi pers terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin (17/11) pukul 21.00.
Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin membenarkan rencana pemerintah tersebut. Menurut info yang ia terima, pemerintah memang akan mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi setelah rapat itu. “Infonya yang saya peroleh memang iya seperti itu. Tapi, saya nggak tahu karena tiap detik bisa berubah. Semua bergantung keputusan Presiden Joko Widodo,” jelas Naryanto .

Tolak BBM Naik
Sementara itu puluhan mahasiswa dari berbagai elemen yang mengatasnamakan Jaringan Mahasiswa Pejuang Surabaya melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikkan BBM bersubsidi di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (17/11).
Puluhan mahasiswa ini sebelum tiba di depan Grahadi, melakukan aksi long march dari Monumen Kapal Selam (Monkasel). Berbagai poster dibentangkan antara lain, ‘Mana Janji Manismu Jokowi?’, ‘Indonesia Tak Lagi Perawan’, dan ‘Jangan Jadikan Rakyat sebagai Tumbal Kekuasaan’, serta beberapa poster yang mengkritisi kinerja Presiden Jokowi-JK selama ini.
Koordinator aksi, Achmad Barizi mengatakan, jika pemerintah tetap menaikkan BBM bersubsidi, massa yang tergabung dalam jaringan Mahasiswa Pejuang (JMP) menilai Jokowi-JK sama dengan rezim SBY-Boediono.  ” Berdasarkan kajian, kami menolak kenaikan BBM dan pengalihan subsidi ke hal-hal lainnya seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP). Alasan APBN habis itu alasan klasik, alasan ini sama dengan rezim SBY-Boediono. Alasan pemerintah tak masuk akal,” katanya saat berorasi.
Ia menambahkan. Rencana kenaikan BBM sebenarnya telah diwacanakan sebelum Jokowi-JK dilantik. Untuk merealisasikannya, rencana kenaikan BBM akan dilaksanakan pada November tahun ini. “Kebijakan mencabut subsidi adalah salah satu kebijakan yang anti rakyat. Padahal dalam konstitusional kita, subsidi merupakan fasilitas pelayanan umum yaitu pasal 34 ayat 3 yang harus diberikan pemerintah kepada rakyatnya,” imbuhnya.
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM bersubsidi hanya untuk memenuhi keingin rezim internal Rini Soemarno connection. “Kita sudah tahu semua argumen dasar ini, bahwa kenaikan BBM itu dasarnya adalah keinginan rezim internal untuk melakukan imbalisasi sektor migas,” kata Salamuddin.
Hal ini, kata dia, menunjukkan pemerintah tak berdaya menghadapi Rini Soemarno dan jaringannya yang ingin menguasai BUMN, terutama Pertamina yang menjadi sumber uang terbesar di negara ini.
Disebut Salamuddin, Pertamina merupakan BUMN terbesar di Indonesia dengan revenue mencapai Rp 900 triliun pertahun. “Sebelumnya, ada gelagat keluarga Soemarno untuk menguasai bisnis migas di tanah air,” sebut Salamuddin.
Keinginan tersebut mulai terbukti ketika Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN. Dengan posisi Rini saat ini otomatis seluruh jabatan pimpinan atau dirut BUMN berada di bawah genggaman Soemarno connection. Ambisi Rini untuk menguasai BUMN khususnya Pertamina ketika menyewa PT Daya Dimensi Indonesia untuk melakukan assesment terhadap calon Dirut Pertamina.
Hasil dari fit and proper test yang cenderung terselubung tersebut meloloskan sejumlah nama yang terkait jaringan Soemarno seperti Ahmad Faisal (mantan Dirut Niaga Pertamina era Ari Soemarno), Widhyawan (mantan Deputi SKK Migas-Stafsus Menteri ESDM Sudirman Said), dan dua kandidat lain yakni Budi Sadikin (mantan Dirut Mandiri) dan Rinaldi Firmansyah (mantan Dirut Telkom). [ira,geh]

Tags: