Pemerintah Siapkan Ujian Nasional Online

2015 Siap Diuji Coba
Surabaya, Bhirawa
Pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) berencana merubah total mekanisme Ujian Nasional (UN).  Perubahannya ialah menggelar UN dalam bentuk online. Dengan cara demikian, beban anggaran pemerintah akan jauh lebih ringan.
Menurut Anggota BSNP Prof Zaki Baridwan, sejauh ini biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan UN terlalu besar. Bahkan setiap tahunnya, lebih dari Rp 500 miliar dana dikeluarkan oleh pemerintah untuk ujian negara ini. Seperti diketahui pada 2014, anggaran yang dialokasikan Kemendikbud untuk UN mencapai Rp 560 miliar. Biaya ini meningkat dibandingkan pada 2013 yang nilainya sebesar Rp 543,4 miliar. “Jalan satu-satunya adalah mengubah UN menjadi online,” tutur Zaki, Kamis (13/3).
Dengan mekanisme online, Zaki menghitung penghematan anggaran dapat turun hingga 50 persen.  Sebab, dengan cara online otomatis biaya untuk pencetakan dan distiribusi naskah soal tidak akan diperlukan lagi. “Biaya untuk cetak soal saja bisa sampai Rp 100 miliar. Kalau online siswa tinggal duduk di depan komputer, mengerjakan soal dan selesai,” ungkap dia.
Sementara terkait pengadaan alat IT, Zaki mengaku akan memanfaatkan inventaris milik sekolah. Sehingga pemerintah tidak perlu lagi membuat pengadaan IT. Namun demikian, keberadaan pengawas menurutnya akan tetap ada. Sebab, fungsi pengawas untuk menjaga kredibilitas UN tetap terjaga.
“Tiap sekolah kan sudah punya komputer dan jaringan internet. Tinggal kita menentukan saja dikumpulkan di mana para peserta UN ini,” ungkap dia.
Wacana terkait UN online ini, lanjut dia, telah dipersiapkan dengan serius. Bahkan tahun depan sudah dapat dilakukan uji coba UN online. Uji coba akan dilakukan keluar negeri terlebih dahulu. Di antaranya ialah Singapura, Malaysia, dan beberapa negara tetangga yang lain. “Kalau uji coba berhasil, akan kita lanjutkan,” ungkap dia.
Kapan akan dilaksanakan? Setelah uji coba pada 2015 berhasil, dia mengaku pada 2016 UN online akan diberlakukan. “Apakah pemberlakuan itu serentak atau sebagian dulu, itu masih belum final. Kita juga akan melihat kesiapan di daerah dulu,” ungkap dia.
Disinggung mengenai pengalaman Uji Kompetensi Guru (UKG) online yang gagal secara teknis, Zaki tetap optimis UN online akan jauh lebih baik. Namun demikian, dia tak menampik jika dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan. Mengingat hal ini merupakan pertama kalinya di Indonesia. “Sekarang semua sudah online. Bahkan ujian Surat Izin Mengemudi (SIM) saja sudah online. Kalau tidak kita coba sekarang, mau kapan lagi,” ungkap dia.
Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dindik Jatim Nasor mengatakan, baik pendidikan formal maupun non formal di Jatim akan siap jika pemerintah pusat mengubah UN menjadi online. Hal ini bukan tanpa alasan. Sejauh ini Jatim sudah menjadi barometer pendidikan nasional. Namun demikian, karena ini diberlakukan secara nasional, pusat semestinya juga melihat kesiapan di wilayah lain Indonesia. “Jatim sendiri memiliki daerah terpencil yang harus mendapat perhatian khusus sebelum kebijakan ini ditetapkan,” ungkap dia.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainudin Maliki menerangkan UN online bukan jawaban untuk mendidik siswa. Sebab, UN online yang masih menggunakan pengawasan secara ketat akan memaksa siswa berpura-pura jujur. Padahal secara substansi, kejujuran siswa adalah hal terpenting yang ada dalam tujuan pendidikan. “Kalau pengawasnya dihilangkan, anggarannya kan juga akan lebih ringan. Kenapa tak dihilangkan saja sekalian,” ungkap dia. [tam]