MenPAN-RB Ruddy Chrisnandy saat mengunjungi pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kab Jember, Rabu (13/1).
Jember, Bhirawa
Pemerintah ancang-ancang meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS agar memiliki daya saing birokrasi dan kompetensi global. Salah satunya yakni penerapan kebijakan pendidikan minimal sarjana (S1).
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Crisnandy di sela kunjungannya di Jember, Rabu (13/1).
“Kita harus bisa membangun birokrasi yang kompetitif, terutama memasuki MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Kita terus melakukannya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang baik, bersih dan bebas dari KKN,” kata Yuddy dalam sambutannya di Pendopo Wahya Wibawa Graha.
Untuk menghadapi MEA itu, PNS harus memenuhi standar konpetensi. Untuk mewujudkan pelayanan berkualitas baik, maka pendidikan aparatur harus tinggi. Yuddy mencatat, saat ini PNS yang pendidikan minimal S1 hanya sekitar 50%.
“Kalau dilihat dari peta SDM, terus-terang kemampuan kita pas-pasan, karena struktur tingkat pendidikan atau pengetahuan birokrasi kita, lebih dari 40 persen di antaranya masih berpendidikan SMA, dan 50 persen PNS berpendidikan sarjana,” katanya.
Politisi dari Hanura ini mengaku PNS berpendidikan S2 saat ini belum mencapai 5%, S3 belum mencapai 2%. “Bandingkan dengan negara-negara dalam MEA. Njomplang. Dengan Malaysia dan Singapura, kita jauh tertinggal,” ungkapnya.
Oleh karena itu, mengatasi permasalahan ini pemerintah perlu ada percepatan dalam pengembangan SDM aparatur. Kunci utama keberhasilan dalam menghadapi MEA adalah tata kelola pemerintah yang mampu memfasilitasi partisipasi kegiatan ekonomi para investor. “Kalau SDM unggul, maka hal-hal terkait masalah investasi akan dilaksanakan SDM yang punya visi ke depan untuk menciptakan iklim yang nyaman untuk berinvestasi. Dia tidak akan birokratis, tidak akan mempersulit, tidak akan tebang pilih. Dia akan profesional. Menciptakan manusia profesional memerlukan SDM andal,” tandasnya pula.
Karena itu pemerintah saat ini sedang mengkaji penataan kepegawaian. “Ke depan seluruh PNS minimal harus S1 (sarjana). Tenaga-tenaga teknis administratif yang sifatnya umum tidak harus semuanya menjadi PNS,” kata Yuddy.
Usai bertemu dengan seluruh SKPD, camat se-Kab Jember, Yuddy melanjutkan kegiatan di Universitas Jember untuk memberikan kulaih umum bertajuk Reformasi Birokrasi di Perguruan Tinggi. Kemudian dia menyempat diri mampir ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kab Jember untuk melihat langsung pelayanan pembuatan dan KTP dan kependudukan lainnya. Kemudian mengunjungi kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Jember dan melanjutkan kunjungannya ke Mapalres Jember.
Pembangunan Situbondo C
Selain ke Jember, Yuddy Crisnandy juga menyempatkan berkunjung ke Kota santri, Situbondo, Rabu kemarin (13/1). Selama di Situbondo, dia disambut Bupati bersama Forkopimda dan seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Situbondo.
Usai memberikan arahan sekitar 30 menit, Yuddy tanpa dikomando langsung blusukan ke halaman belakang rumah dinas Bupati Situbondo. Di sana, dia melihat semua ruangan dan taman halaman belakang. Yuddy sempat terkagum-kagum oleh penataan aneka jenis burung di samping pendopo. “Ini bisa dicontoh nanti di Jakarta. Ini burungnya bagus-bagus dan diberi makan apa sama Pak Bupati. Sebab jumlahnya banyak sekali,” tanya Menteri Yuddy.
Usai melihat taman, Yuddy diminta mencicipi masakan khas Situbondo yang terbuat dari singkong. Menteri yang akrab dengan kalangan wartawan itu berkali-kali mengajak wartawan mencoba makanan khas tersebut. “Ayo, semua wartawan itu dikasih kuenya, biar tahu juga rasanya. Tolong Pak Bupati, bagikan makanan itu sama teman-teman wartawan. Termasuk burung-burungnya tadi, wartawan juga dikasih satu-satu,” canda Yuddy.
Dalam kesempatan itu Yuddy juga sempat menyinggung perihal moratorium PNS di Indonesia. Hingga saat ini kata dia masih belum ada rencana membuka lamaran bagi CPNS secara umum dan hanya fokus melakukan penataan kepegawaian saja. Pihaknya saat ini masih menghitung berapa jumlah aparatur negara ideal yang diperlukan. “Kalau aparatur banyak itu di instansi mana dan kalau kurang di bagian mana. Kita harus lihat pada fungsi jabatan seperti apa. Apa benar kita kekurangan guru. Lalu kalau ya itu guru apa atau dosen apa. Kita jangan menggenalisir saja,” katanya. [efi,awi]
