Jakarta, Bhirawa
Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyatakan sertifikasi bidang tanah di Indonesia akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 ini, bahkan kementerian itu menargetkan akan melakukan sertifikasi sebanyak dua juta bidang tanah pada 2015.
“Pada tahun 2014 ini, kuota sertifikasi mencapai satu juta bidang tanah. Pada 2015 nanti, kita akan sertifikasi dua juta bidang tanah dalam kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona),” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan di sela-sela Penyerahan Sertifikasi Tanah di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jabar, Selasa (30/12) kemarin.
Sehingga, lanjut Ferry pada lima tahun ke depan sertifikasi bidang tanah mencapai 9-10 juta.
Prona yang dimulai sejak 1981 merupakan kegiatan legalisasi aset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal.
Program itu salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan Prona, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI.
Prona, kata dia, dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.
“Program ini memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pemda yang ingin mendapatkan legalitas atas tanah/aset yang dimiliki. Program ini sangat ditunggu oleh masyarakat,” kata Ferry.
Dalam kesempatan itu, Ferry menginginkan agar Jawa Barat dijadikan proyek percontohan dalam penyelesaian pertanahan. Saya yang dibesarkan di Jabar, ingin menjadikan Jabar sebagai ‘Role Model’ penyelesaian pertanahan, sehingga nantinya tak ada lagi sengketa atau konflik pertanahan, katanya.
Di tempat yang sama, Wagub Jabar Deddy Mizwar mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang telah melakukan sertifikasi tanah kepada petani, nelayan, UKM, aset milik Pemprov Jabar dan aset milik pemkot/pemkab di Jabar.
“Sangat sangat mengapresiasi upaya percepatan legalisasi tanah yang membantu mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat Jabar. Saya juga mengharapkan pengadaan tanah bagi fasilitas umum dapat terlaksana dengan baik, sehingga pembangunan infrastruktur yang kami rencanakan dapat segera terwujud,” kata Wagub Jabar.
Ia juga mengharapkan peran aktif jajaran pertanahan dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga Jabar sebagai daerah lumbung padi nasional dapat tercapai.
“Saya juga apresiasi jajaran pertanahan yang melakukan legalisasi aset milik Pemda di Jabar. Jajaran Pemda di Jabar siap bekerja sama dengan jajaran pertanahan (BPN) untuk menyelesaikan sengketa dan konflik tanah, sehingga tercipta suasana yang damai,” kata Deddy. [ant.ira]
Keterangan Foto : Ferry Mursyidan Baldan
