KH Hasyim Muzadi
Jombang, Bhirawa
KH Hasyim Muzadi meminta negara memberikan anggaran untuk organisasi kemasyarakat (ormas) Civil Society seperti NU tidak hanya partai politik. Karena menurutnya, NU merupakan penjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) paling tangguh. Karena kalau NU-nya ruwet maka negaranya juga pasti ruwet.
“Kalau ingin Negara selamat, NU harus dirawat, seharusnya negara memberikan anggaran untuk NU. Bukan malah partai politik saja yang diributkan anggarannya,” ujar KH Hasyim Muzadi saat hadir di Jombang pada silaturrahim Dirut Perhutani dengan ulama pesantren, Jumat (8/5) kemarin.
KH Hasyim yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini menambahkan, bahwa NU merupakan organisasi penjaga NKRI yang paling tangguh. Dikatakannya, kalau NU nya ruwet maka Negara dipastikan ruwet. “Karena apa pun yang terjadi di NU, pasti akan mempengaruhi kontelasi politik secara nasional,” jelas mantan ketua PBNU itu menambahkan.
Karenanya, menurut Pengasuh Pesantren Al Hikam ini menambahkan, Negara seharusnya memberi anggaran untuk NU sebagai organisasi kemasyarakat, bukan hanya partai yang dipikirkan anggarannya oleh Negara. “Mestinya bukan hanya partai politik yang diberi anggaran, akan tetapi civil society juga harus diberi anggaran,” tandas KH Hasyim mengingatkan.
Dikatakannya, organisasi islam yang ada di Indonesia sejak awal adalah NU, sedangkan yang lain itu belakangan datang. “Dan kemungkinan yang baru itu ditunggangi kepentingan luar. Nah ini repotnya kan,” katanya.
KH Sholahudin Wahid adik kandung Gus Dur mendukung usulan yang diontarkan KH Hasyim Muzadi yang juga Anggota Watimpres Jokowi ini. Menurutnya ormas NU dan Muhamadiyah layak mendapat anggaran dari Negara. “NU dan Muhamadiyah ikut mendirikan Negara, maka sangat wajar jika pemerintah memberikan anggaran bagi ormas terbesar di Indonesia ini,” tuturnya seraya mengatakn sedangkan partai politik tidak ikut mendirikan Negara.
Disinggung apakah tidak khawatir akan terseret korupsi jika NU menerima anggaran dari pemerintah. Mantan anggota Komnas HAM ini mengatakan hal itu bisa diantisipasi dengan adanya pengawasan.” Tidak lah, kalau digunakan dengan benar dan tentunya diawasi dan harus transparan, saya yakin tidak,”jelas pengasuh pesantren Tebuireng menambahkan. [rur]
