Pemilih Tuna Netra Keluhkan Buruknya Pelayanan Pemilu

Suasana diskusi Refleksi Akhir Tahun dan Proyeksi Pemilu yang digelar Bawaslu Kota Batu, Kamis (20-12)

Kota Batu, Bhirawa
Para pemilih difabel Kota Batu khususnya tuna netra masih mengeluhkan minimnya fasilitas dan pelayanan bagi kelompoknya dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Keluhan itu terlontar dalam Refleksi Akhir Tahun dan Proyeksi Pengembangan Pengawasan Pemilu yang digelar Bawaslu Kota Batu di hotel Filadelpia Kota Batu, Kamis (20/12).
Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Batu, Suryanto mengaku masih prihatin atas pandangan buruk (stigma) dan fasilitas yang kurang memadai bagi tuna netra dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini mereka rasakan ketika memasuki masa kampanye hingga hari pemungutan suara. “Tetapi kita terus berjuang atas stigma yang kita dapatkan dari kelompok non difabel,”ungkap Suryani di forum refleksi akhir tahun kemarin (20/12)
Ia memaparkan bahwa dalam dalam penyelenggaraan pemilu, pihaknya (difabel tuna netra) kurang mendapatkan sosialisasi dari penyelenggara, baik terkait tahapan pemilu maupun sosialisasi berkaitan para calon dalam Pilkada maupun Pileg. Karena seringkali undangan sosialisasi Pemilu di Desa diberikan atau disampaikan lewat HP atau telepon seluler.
Ia mencontohkan pelaksanaan Pilkades yang diselenggarakan di Desanya beberapa waktu lalu. Banyak warga yang tidak datang karena tidak mengetahui adanya Pilkades ini. Karena itu ia berharap, agar penyelenggara pemilu lebih proaktif lagi untuk mensosialisasikan Pemilu tahun 2019.
Keluhan sekaligus masukan juga disampaikan Suryanto untuk KPU Kota Batu. Hal ini terkait dengan kondisi surat suara berhuruf braile yang kualitasnya buruk. “Karena huruf braile yang ada hampir rata dengan surat suara. Akibatnya kita kesulitan untuk membacanya,”ungkap Suryanto. Iapun berharap ke depan KPU membuat kualitas surat suara braile yang lebih baik.
Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Jatim, M Amin mengatakan bahwa pihaknya peduli hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu upayanya melakukan pengawasan agar hak disabilitas dilaksanakan dalam pemungutan suara.
“Sudah ada kolom sendiri untuk disabilitas, metode dan cara sudah disiapkan, kami menginstruksikan kepada pengawas desa dan TPS untuk memperhatikan hak penyandang disabilitas, seperti kondisi material pemilih, akses masuk untuk kursi roda, hingga teknis pendampingan untuk tuna daksa,” kata Amin.
Sementara, Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdur Rochman ST mengatakan forum ini dibuat memang untuk memberikan kesempatan kepada semua stake holder untuk memberikan sumbangsih dan buah pikirnya untuk pemilu tahun 2019. Langkah ini merupakan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2019.
“Kita undang 83 orang dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, Pemda, partai politik hingga komunitas,” terang Abdur Rochman. Iapun mengapresiasi jika Forum Refleksi Akhir Tahun ini benar-benar dimanfaatkan penyandang disabilitas untuk mengutarakan uneg-unegnya.(nas)

Tags: