Jakarta, Bhirawa
Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida, menyatakan, Pemilu Legislatif (Pileg) bulan April lalu lebih buruk dibanding Pileg jaman Orde Baru. Kecurangan, manipulasi, dilakukan dipusat maupun di daerah. Dengan kekuatan uang dan jabatan, bapak, anak, isteri, menantu, ipar sampai besan, bisa terpilih masuk Senayan ataupun DPRD. Dengan uang dan nepotisme, mereka telah merampas hak politik rakyat.
“Para pejabat daerah dalam pemilu sekarang, memanfaatkan kekuasaan dan uang untuk menang dalam pemilu. Mereka memaksakan kehendak agar sanak keluarganya bisa nangkring di Senayan atau DPRD. Dipaksa bertarung dengan mata rantai kekuasaan besar dan kekuatan uang, rakyat pasti kalah. Keserakahan ini benar benar telah merampas hak politik rakyat,” tutur La Ode, senator asal Sulawesi Tenggara, dalam dialog tentang Pemilu 2014 di loby DPD RI.
Dia melihat proses rekapitulasi perolehan suara Pileg di KPU (Komisi Pemilihan Umum) administrasinya amburadul. Penggelembungan pemilih maupun suara agar bisa dimanipulasi, sungguh suatu pedidikan buruk bagi generasi bangsa. Kesemrawutan ini akan berdampak terancam mundurnya pelaksanaan Pilpres. Belum lagi kecurangan yang dilakukan kongkalingkong antara penyelenggara Pemilu dengan Caleg.
“Harus ada ancaman pidana bagi penyelenggara Pemilu macam ini,” tandas La Ode Ida.
Pembicara lain Abdul Mu’ti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muham madiyah melihat; Pileg bulan April lalu selain kotor oleh berbagai kecurangan. Juga membuahkan hasil buruk, yakni tersingkirnya tokoh tokoh bermoral yang potensial. Diganti dengan muka muka baru yang menang dalam Pileg dari kekuatan uang dan kecurangan. Wakil rakyat seperti ini ditengarai hanya akan mengetengahkan kepenti ngan sendiri atau kelompoknya. Bukan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat.
“Pileg kali ini sudah tidak memakai etika dan keadaban demokrasi. Pada hal menjadi wakil rakyat itu seharus nya menempuh jalan yang elegan dan terhormat, bukan dengan cara curang. Sangat disayangkan, komisioner KPU yang dipilih oleh Komisi II DPR RI dulu, hanya berdasarkan pertimbangan politik. Bukan kompetensi dan moral, sehngga penyelenggara Pemilu saat ini gampang dibeli,” tandas Abdul Mu’ti. [ira]
Keterangan Foto : Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida
