Pemilu Ulang Terancam Batal Digelar

(Panwas Bohong Sampaikan Rekom Pilihan Ulang)
Kab Blitar, Bhirawa
Rencana pemungutan suara ulang di empat TPS curang Dusun Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum terancam batal, bahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tidak akan melaksanakan ?sebelum ada surat rekomendasi (pemilu ulang) yang sebelumnya dijanjikan Panwas Kabupaten Blitar ternyata tidak juga dikirimkan ke KPU.
“Sampai hari ini tidak menerima surat rekomendasi dari Panwas Kabupaten. Jadi KPU juga belum menggelar pleno untuk membahas dan melaksanakan pemilu ulang, “ujar Ketua KPU Kabupaten Blitar Miftachul Huda kepada wartawan Minggu (20/4) kemarin.
Ditemui sebelumnya di acara rekapitulasi surat suara pileg (PPK) di Kantor Kecamatan Garum Jumat (18/4) dini hari, Ketua Panwas Kabupaten Blitar Edi Nurhidajat mengakui adanya pelanggaran pemilu di sejumlah TPS Desa Sidodadi, Kecamatan Garum.
Hasil kajian terhadap keterangan saksi pelapor dan bukti dokumentasi foto, rapat pleno panwas (Kabupaten) memutuskan tindakan KPPS yang mengarahkan, mencobloskan, berdiri berjaga di belakang bilik suara dan mengintimidasi pemilih untuk kemenangan caleg parpol tertentu adalah bentuk pelanggaran. Panwas Kabupaten menyatakan pemungutan suara ulang akan dilakukan di TPS satu, empat, tujuh dan delapan.
Namun permasalahan lain muncul setelah surat rekomendasi pemilu ulang ternyata hanya terbitan panwascam Garum. Panwas Kabupaten tidak bersedia mengeluarkan rekomendasi dengan dalih pemilu ulang bisa dilaksanakan atas dasar rekomendasi panwascam.
KPU dengan tegas menolak itu. Dengan alasan tidak prosedural. Bahkan Ketua KPU Miftachul Huda menuding Panwas Kabupaten telah cuci tangan berusaha lari dari tanggung jawab. Ketua Panwas Edi Nurhidajat, awalnya ngotot mengukuhi pendapatnya.
Namun pada akhirnya Edi menyerah dengan mengatakan hari itu juga (18/4), pihaknya akan mengganti surat rekomendasi panwascam dengan panwaskab. “Saya tidak mau berdebat. Hari ini juga saya akan buat surat rekomendasi pemilu ulang,” ujar Edi dini hari itu.
Anggota KPU Kabupaten Blitar Aminudin Fahruda menambahkan bahwa surat rekomendasi tersebut faktanya tidak pernah dikirim ke KPU. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan pernah menggelar pleno pemilu ulang selama tidak ada rekomendasi dari panwaskab. “Tidak ada pleno soal pemilu ulang. Terkait itu kita juga akan konsultasi ke propinsi,” tambahnya.
Informasi yang dihimpun, Ketua Panwas Kabupaten Blitar Edi Nurhidajat diduga telah terikat kesepakatan politik dengan parpol tertentu.  Karenanya yang bersangkutan berusaha mencari celah bagaimana pemilu ulang di empat TPS Desa Sidodadi batal digelar.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Kabupaten Blitar Imron Rosyadi menuding panwas Kabupaten Blitar telah membohongi publik. “Panwas telah membohongi masyarakat Kabupaten Blitar. Tidak pantas seorang pejabat bicaranya plin plan, ” cetusnya.
Seperti diketahui, selain PKB, Partai Gerindra, PAN, Nasdem dan Hanura menolak hasil rekapitulasi surat suara Kecamatan Garum. Lima partai tersebut menolak menandatangani form rekapitulasi KPU, dengan alasan banyak pelanggaran di Kecamatan Garum, khususnya di Desa Sidodadi.
Bahkan PKB bersiap membawa kecurangan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Imron mengaku sempat menghubungi Ketua Panwas Kabupaten Edi Hurhidajat untuk menanyakan alasan ketidaksediaan mengeluarkan surat rekomendasi (pemilu ulang).
Jawab Edi, kata Imron, Edi mengaku hanya mengikuti saran Banwaslu Propinsi bahwa rekomendasi pemilu ulang cukup dikeluarkan panwas kecamatan. “Kita merasa telah dibohongi. Karenanya akan menurunkan massa untuk menagih janji panwas Kabupaten,” ancam Imron yang juga Komandan Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Kabupaten Blitar itu. Sementara dihubungi terpisah, seluruh ponsel Edi Nurhidajat mendadak tidak ada yang aktif. [htn]