Pemkab Bantah Lalai Urus Kapal Sri Tanjung

Dua kapal LCT Sri Tanjung Saat Sandar di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

Dua kapal LCT Sri Tanjung Saat Sandar di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

Banyuwangi, Bhirawa
Pemkab Banyuwangi membantah tudingan DPRD yang menilai lalai dalam mengurus aset dua kapal LCT yang disewa oleh PT PBS Banyuwangi sejak beberapa tahun terakhir.
Menurut Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, Slamet Kariyono, tidak terpenuhinya target yang disepakati karena kondisi kapal yang membutuhkan biaya operasional cukup besar sehingga tidak produktif an berpengaruh pada Pendapatan penyewa dalam memenuhi kewajibannya.
“Satu kapal Sri Tanjung memang disewa oleh PT PBS, namun kapal yang lain setoran yang kondisinya tidak mungkin dioperasikan dengan maksimal”,jelas Slamet Kariyono.
Untuk mengatasi masalah tersebut, lanjut PT PBS bersama pemkab akan menyewa kapal milik salah satu pemkab yang kapalnya sudah berada di Pelabuhan Ketapang bahkan PT PBS bersama tim pemkab Banyuwangi sudah melakukan kunjungan ke pemilik kapal namun hasilnya belum dilaporkan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPRD Banyuwangi, Basuki Rakhmat menyatakan pemkab Banyuwangi lalai dalam mengurus kapal Sri Tanjung sehingga setoran pada pemasukan PAD semakin tahun semkaiw menurun.
Untuk menangani masalah dua kapal tersebut, lanjut Basuki pemkab Banyuwangi seharusnya mampu mengambil langkah yang tegas terhadap pihak penyewa dan jangan ada kesan melakukan pembiaran.
Menurut Basuki dalam laporan yang disampaikan eksekutif dalam Rakor pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2015, PT PBS selaku penyewa kapal baru membayar Rp 200 juta kepada Pemasukan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi jauh nilai yang seharusnya dibayar karena dari perjanjian awal pihak penyewa sanggup membayar Rp 600 juta per tahun.
Dengan adanya kejadian tersebut, menurut Basuki seharusnya pemkab bisa memanggil pengelola kapal  dan menanyakan apakah mereka masih mampu mengelola dua kapal tersebut atau tidak.
Apabila tidak mampu ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan oleh eksekutif, antara lain menjual dua kapal Sri Tanjung sehingga ada masukan untuk PAD atau membeli kapal baru sehingga tetap ada kontribusi bagi pemasukan PAD kabupaten Banyuwangi. [mb12]

Tags: