Pemkab Berharap Ormas dan LSM Terapkan UU No 17 Tahun 2013

Drs Rijanto MM

Drs Rijanto MM

(Program Kerja Bakesbangpol Kabupaten Blitar)
Kab Blitar, Bhirawa
UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai pengganti UU No 8 Tahun 1985 yang telah berusia 28 tahun 15 hari telah disahkan. Seiring pengesahan itu, Pemkab Blitar berharap seluruh ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Blitar bisa menerapkannya.
Wakil Bupati Blitar Drs Rijanto MM menjelaskan dengan adanya UU yang baru ini diharapkan ormas/LSM di Kabupaten Blitar mampu mengelola keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan antara hak dan kebebasan berorganisasi seperti diatur dalam UUD 1945.
“Ormas dan LSM di Kabupaten Blitar nantinya dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Drs Rijanto MM.
Dijelaskan Rijanto  ada beberapa alasan penting diterbitkannya UU No 17 Tahun 2013 sebagai pengganti UU No 8 Tahun 1985, di antaranya adanya perubahan paradigma dalam mengelola negara, dari orientasi  Elit Political Based berubah menjadi Community Based. ” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang disusun dengan paradigma sentralistik tak lagi cocok dengan model pemerintahan yang cenderung desentralistis,” jelasnya.
Selain itu  juga nuansa kontrol dan pengendalian ormas yang sangat kental dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tak lagi relevan dengan spirit pemberdayaan dan kemitraan kritis antara pemerintah dan ormas yang menjadi tuntutan reformasi.
Di samping itu, gaya pemerintahan yang otoriter dan represif model orde baru tak lagi memiliki tempat dalam iklim demokrasi yang menjadi syarat utama pengelolaan pemerintahan di zaman era reformasi ini.
Selain itu reformasi menuntut pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipatif dan transparansi. Nilai-nilai ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pengaturan ormas yang tertuang dalam isi Undang-Undang No 8 Tahun 1985. Alasan lain perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan undang-undang lain, khususnya undang-undang yang lahir di era reformasi, agar langgam gerak ormas seirama dengan pembangunan demokrasi secara menyeluruh.
“Karena dinamika ormas di era reformasi memang memerlukan bentuk hukum baru sebagai landasan untuk menjalankan perannya bagi pembangunan di masyarakat,” ujar Rijanto.
Di sisi lain secara umum pihaknya berharap adanya kerjasama yang baik dan erat antara ormas/LSM se-Kabupaten Blitar dengan Pemkab Blitar untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Blitar yang sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kami berharap adanya kesamaan visi dan misi ormas dan LSM dengan pembangunan Kabupaten Blitar, sehingga Kabupaten Blitar bisa lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan bersama,” imbuhnya. [htn*]

Tags: