Drs. H Rijanto, MM
Kabupaten Blitar, Bhirawa
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 yang damai menjadi dambaan seluruh masyarakat. Bahkan diharapkan pelaksanaan Pilgub yang damai dan aman akan melahirkan pemimpin Jawa Timur yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Untuk menciptaan Pilgub damai dan aman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
“Dimana menjelang pelaksanaan Pilgub Jatim kinerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat perlu dioptimalkan dalam kontribusinya terhadap pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondusifitas,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Dicky Cobandono.
Lanjut Dicky, FKDM mempunyai peran memberikan rekomendasi, menjaring, menampung temuan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta mengumpulkan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamananan, gejala atau peristiwa dalam rangka penanggulangan bencana dalam lingkungan masyarakat.
“Sehingga jika mengacu pada peran tersebut, keberadaan FKDM sangat penting untuk ikut menciptakan Pilgub yang damai dan aman,” ujarnya.
Selain itu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di bentuk berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh Pemerintah daerah yang bersifat konsultatif.
Bupati Blitar, Drs. H Rijanto, MM menjelaskan sangat pentingnya menekankan proses Pilgub sebagai bagian integral dari proses demokratisasi. Sehingga semua komponen masyarakat harus ikut menjaga dan mensuseskanya.
“Selama ini Pemkab Blitar selalu bersinergi dengan berbagai komponen. Mulai dari aparat keamanan, FKDM, FKUB serta berbagai ormas,” kata Bupati Rijanto.
Sedangkan salah satu sisi negatif dalam perhelatan pemilihan kepala daerah diakuinya munculnya kampanye hitam. Dimana kampanye hitam ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih sangat minim informasi.
“Adanya kampanye hitam ini dapat mengarah munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah. Untuk itulah peran FKDM ini menjadi sangat urgen untuk mencegah berbagai kemungkinan munculnya gangguan keamanan selama Pilgub,” terangnya.
Sebelumnya Sekretaris Bakesbanpol Kabupaten Blitar, A. Irianto mengatakan, Pemkab Blitar terus mengoptimalkan sosialisasi sebagai upaya untuk ikut mensukseskan Pilgub Jatim 2018. Hal ini sesuai dengan amanat Undang- undang No 7 Tahun 2017 Pasal 434 yang berbunyi Pemerintah berkewajiban memfasilitasi pilkada hingga pelaksanaanya bisa berjalan aman, lancar dan sukses.
“Pemkab Blitar melalui Bakesbangpol berkomitmen untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pilgub Jatim 2018 sesuai amanat undang-undang,” ujar Irianto.
Sedangkan sosialisasi itu dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui pemasangan spanduk, baliho, serta melalui media massa. Ia berharap dengan upaya tersebut akan semakin besar partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam pelaksanaan Pilgub Jatim. Apalagi keikut sertaan masyarakat akan menentukan masa depan Jawa Timur.
Perlu diketahui, Pilgub Jatim akan dilaksanakan pada 27 Juni mendatang. Dua pasangan calon menjadi kontestan untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Dengan begitu, para calon akan berebut suara di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. [htn.adv]
