Pemkab Blitar Segera Sertifikasi 700 Bidang Tanah Aset

7-MahadinKab Blitar, Bhirawa
Masih banyaknya aset yang belum bersertifikasi, Pemkab Blitar berencana malakukan sertifikasi seluruh aset yang ada.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar Mahadin menjelaskan banyak  Pekerjaan Rumah (PR) bagi dirinya untuk menelusuri seluruh aset milik Pemkab Blitar yang belum bersertifikat khususnya aset berupa tanah.
“Akan segera kami lakukan sertifikasi aset yang belum bersertifikat yang ada di Kabupaten Blitar agar jelas kepemilikannya,” kata Mahadin, Minggu (8/6).
Ditambahkan Kasi Inventarisasi Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar Endro Wicaksono aset berupa tanah yang belum bersertifikasi ada sekitar 700 bidang tanah dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Bahkan setiap tahunnya Pemkab Blitar juga telah mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi tanah aset daerah. Namun sampai saat ini belum semuanya bisa teratasi.
“Unruk proses sertifikasi aset ini kami lakukan secara bertahap, mengingat jumlahnya cukup banyak,” ujar Endro Wicaksono.
Menurut Endro Wicaksono, dari 1.700 bidang aset Pemkab Blitar, yang sudah memiliki sertifikat hanya ada 723 bidang, dan yang dalam proses sertifikasi ada 200 bidang. Sisanya ada sekitar 700 bidang¬† belum bersertifikat. “Kami berharap seluruh aset berupa bidang tanah bisa bersertifikat, dan akan menjadi aset resmi milik Pemkab Blitar,” jelasnya.
Lebih jauh Endro Wicaksono, mengatakan 700 bidang yang belum bersertifikat itu mayoritas tanah yang di atasnya berdiri bangunan lembaga Sekolah Dasar, dan secara bertahap proses sertifikasi sebagai bukti kepemilikan sah dari Pemerintah Daerah akan dilakukan.
“Tahun ini Pemkab Blitar bersama dengan BPN sepakat untuk fokus menyelesaikan sertifikasi 200 bidang. Sementara tanah-tanah yang lain yang belum bersertifikat juga akan diajukan selanjutnya,” pungkasnya.
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Abdul Munib SIP berharap agar proses sertifikasi seluruh aset pemkab yang belum memiliki sertifikat segera diselesaikan. Sebab jika tidak segera tersertifikasi sangat rawan berpindah tangan. Apalagi jumlah aset Pemkab Blitar cukup banyak dan rawan terjadi penyimpangan.
“Pemkab harus segera menyelsaikan persoalan sertifikasi seluruh aset yang ada, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum yang tida bertanggung jawab sehingga ada aset yang berpindah tangan ke perseorangan,” terang Abdul Munib, SIP. [htn]

Keterangan Foto : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar Mahadin. [hartono/bhirawa]

Tags: