Pemkab Blitar Target Produksi Pangan Meningkat 50 Persen

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Kabupaten Blitar, Bhirawa
Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Blitar, Jatim  terus berupaya untuk meningkatkan target produksi pangan, untuk mendukung program swasembada pangan.
Hal ini seperti diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Eko Prio Utomo mengatakan Pemerintah Kabupaten Blitar mendukung program Pemerintah swasembada pangan.
“Untuk target swasembada pangan secara meningkat 10 juta ton atau sekitar 50 persen, sedangkan untuk tingkat Propinsi Jatim sebesar 15 juta ton,” kata Eko Prio Utomo.
Lanjut Eko Prio Utomo, Pemkab Blitar berupaya meningkatkan penanaman lahan, maupun meningkatkan pertanaman sawah. Dimana lahan pertanian ditargetkan mampu menghasilkan 6 ton per hektar.  “Dan selama ini untuk Kabupaten Blitar telah melebihi target, karena setiap hektarnya mencapi 6,3 sampai dengan 6,5 ton,” ujarnya.
Meski demikian pihaknya juga tetap terus meningkatkan produktifitas tanaman pangan di Kabupaten Blitar, mengingat Kabupaten Blitar merupakan satu diantara Kabupaten penyangga pangan Nasional.  “Karena Kabupaten Blitar mampu produksi pada 315 ribu ton gabah kering, sehingga surplus 100 ribu ton pertahun,” terangnya.
Lebih jauh Eko Prio Utomo mengungkapkan yang menjadi kendala saat ini diantaranya terkait dengan air. Sehingga diharapkan dengan adanya rehabilitasi irigasi bisa meningkatkan Indeks Pertanaman Kabupaten Blitar Semekin tinggi.
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Masykur mengatakan untuk peningkatan target produksi pangan di Kabupaten Blitar wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, terutama SKPD yang membidangi Pertanian. Pasalnya lahan hijau di Kabupaten Blitar cukup luas dan banyak yang bisa dimanfaatkan.
“Jangan sampai lahan yang subur ini terbuang sia-sia. Apalagi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu Pemkab wajib melaksanakan target produksi pangan atau lebih,” kata Masykur.
Disisi lain pihaknya juga meminta Pemkab Blitar untuk tidak melakukan pengurangan lahan hijau yang selama ini dimanfaatkan untuk pertanian. Sebab jika lahan yang dikurangi juga akan berdampak pada target produksi pangan yang telah ditetapkan.
“Selama ini pengurangan lahan hijau untuk perumahan dan kebutuhan lainnya sepertim pertambangan. Untuk itu harus benar-benar diterapkan Perda RTRW sebagai kata kuncinya,” imbuhnya. [htn]

Tags: