Pemkab Bondowoso dan Jember Gelar Musrenbang

Musrenbang-kabupaten-Bondowoso-untuk-menselaraskan-perencanaan-Pembangunan.

Musrenbang-kabupaten-Bondowoso-untuk-menselaraskan-perencanaan-Pembangunan.

Bondowoso, Bhirawa
Dalam rangka menselaraskan kebijakan dalam pembangunan, Pemkab Bondowoso melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten, Rabu (23/3) kemarin. Dalam kegiatan tersebut dihadiri dari Unsur Bappeprop Jatim, Bakorwil III Malang serta seluruh Jajaran Muspida, para kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat serta dari Unsur LSM.
Dalam sambutannya RB Fattah Jassin Kepala Bapeprop jatim yang diwakili Ir Tony Sumardiyanto MP Kepala Bidang Pengembangan Regional mengungkapkan jika perencanaan pembangunan sesuai aturan harus dilaksanakan mulai dari tingkat paling bawah yaitu tingkat Desa kemudian Kecamatan dan kabupaten hingga tingkat Pusat. “Ini merupakan bentuk jaring aspirasi masyarakat sebagai bentuk perencanaan pembangunan dari bawah”, katanya.
Sesuai hasil rekomendasi yang sudah ditetapkan pemerintah Jawa Timur menurutnya, saat ini yang menjadi prioritas utama adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran, Pendidikan, Kesehatan dan berbagai penyebab ketertingalan lainnya.
Sementara itu Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni mengungkapkan jika pihaknya masih memprioritaskan pengentasan kemiskinan melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada masyarakat khususnya untuk mengurangi berbagai sebab yang menyebabkan kemiskinan. Khususnya segera mengentaskan Bondowoso dari Status Daerah Tertinggal sesuai dengan Perpres NO 131 tahun 2015.
Di antaranya menurut Bupati, menyesuaikan dengan Nawa Cita Presiden Jokowi-JK yang harus diimplementasikan di daerah juga dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Bondowoso untuk terus berbenah.
Selain itu menurut Bupati dengan diberlakukannya UU no 6 tentang desa yang didalamnya mengatur tentang alokasi anggaran desa yang terus meningkat, maka pengalokasian kegiatan ke desa memperhatikan kewenangan daerah dan desa.
Sementara itu, Ir Matsakur MSi kepala Bapekab Bondowoso selaku leading sector kegiatan tersebut saat ditemui Bhirawa usai acara mengungkapkan jika selain menyerap berbagai aspirasi mulai dari tingkat bawah Musrenbang ini nantinya jika akan memetakan berbagai kebutuhan masyarakat dalam rangka pemenuhannya.
Sehingga nantinya juga akan diketahui jika pemenuhan kebutuhan itu bisa dibiayai sendiri oleh masyarakat, atau akan dibiayai APBD bahkan jika tidak mampu akan dibiayai APBN. “karena setiap keputusan musyawarah ini nantinya akan dibawa kepusat untuk dibahas dalm Musyawarah tingkat nasional untuk perencanaan pembangunan di Indonesia,” katanya.
Daerah Pinggiaran
Sementara itu, Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrengbangda), di aula PB Sudirman Pemkab Jember, Rabu (23/3). Acara yang dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Porvisin Jawa Timur Ir,H.RB Fatah Jasin, jugadihadiri oleh jajaran Forpimda, Kepala SKPD dan Camat se Kab. Jember.
Kepala Bappeprov Jatim Ir. H.HB Fatah Jasin mengatakan Musrenbangda ini merupakan acuan dalam penyelenggaran pembangunan di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember menurut Fattah, merupakan miniaturnya Provinsi Jawa Timur yang berpotensi besar di bidang pengembangan perekonomian.
“Jember ini merupakan Kabupaten terluas di JawaTimur. Jember memiliki lahan prtanian yang luas, dan dikelilingi oleh perkebunan yang luas pula. Sehingga Jember ini berpotensi besar untuk pengembangan perekonomian. Kawasan pertanian yang luas menjadikan salah satu daerah penopang lumbung pangan di Jawa TImur,” katanya.
Fatah juga mengapresiasi kekompakan jajaran Forpimda Jember, sehingga dapat dijadikan modal tersendiri untuk mendorong pembangunan di KabupatenJember.
Sementara Bupati Jember dr. Hj. Faidah, MMR juga mengatakan, bahwa pembangunan di Kabupaten Jember harus dilandasi oleh perencanaan yang matang. “Saya berharap Musrenbangda ini dilaksanakan dengan baik dengan menumbuhkan komunikasi dua arah. Sehingga anggaran pemerintah daerah tidak hanya untuk kepentingan seorang Bupati, tetapi untuk kemakmuran masyarakat Jember,” tandas Faida kemarin. [har,efi]

Tags: