Pemkab Bondowoso Usulkan UMK Tahun 2020 Naik

Purno Winardi, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. [Ihsan Kholil/Bhirawa]

Bondowoso, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2020 sebesar Rp 1.954.705. Usulan upah buruh naik sekitar Rp 153 ribu, dibanding besaran UMK pada tahun 2019, yakni Rp1.801.406.
Menurut Purno Winardi, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, mengatakan, bahwa usulan ini akan disampaikan ke Gubernur paling lambat tanggal 15 November 2019. Dan penetapannya akan dilakukan Pemprov Jatim pada 21 November 2019.
“Setelah ini kita akan buat surat untuk diajukan UMK Bondowoso,” kata Purno Winardi saat di konfirmasi usai acara Pembahasan dan Penetapan UMK Bondowoso tahun 2020, di Hotel Ijen View, Senin (11/11).
Dijelaskannya, bahwa penetapan angka UMK 2020 ini didasarkan dari hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di wilayah Kabupaten Bondowoso. Yang termasuk juga inflasi nasional, dan pertumbuhan PDB. Adapun survei KHL sendiri, pihaknya melakukan sampling survey di tiga pasar yakni Pasar Wonosari, Wringin, dan Maesan.
“Dipilih tiga pasar itu untuk survey, karena aktivitas jual belinya yang tinggi. Dan juga, karena lokasinya yang berdekatan dengan kabupaten tetangga. Ini penghitungannya sesuai rumus dari Kementrian Tenaga Kerja,” terangnya.
Angka itu juga, lanjut Purno, sudah mendapat persetujuan dewan pengupahan daerah. Yang di dalamnya turut masuk sebagai anggota tim, yakni Apindo, Badan Pusat Statistik, Pengusaha, asosiasi pekerja, dan lainnya.
Lebih lanjut ditanya perihal perusahaan yang telah membayar sesuai UMK pada tahun 2019, dia menjelaskan bahwa baru 74 persen dari total 839 perusahaan di Bondowoso.
“Perusahaan dimaksud, yang masuk klasifikasi perusahaan sesuai UU nomer 23 tahun 2013. Salah satu kategorinya yakni memiliki minimal 10 karyawan,”pungkasnya.
Sementara menurut Totok Haryanto, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menambahkan bahwa pihaknya telah menghinbau semua badan usaha untuk membayar sesuai UMK.
Hanya saja, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten yakni Asisten 1 Pemkab, Agung Tri Handono, bahwa pihaknya tak bisa memukul rata 100 persen.
“Justru kalau diperlakukan seperti itu, kita melihat juga omsetnya. Sehingga itu tadi, kalau mereka hanya menjual kerupuk, disuruh sesuai UMK, mati mereka. Produksinya berapa, UMK loh minimal 2 juta. Contoh juga di toko-toko itu kan,”tambahnya. [san]

Tags: