Pemkab dan DPRD Lumajang Dukung Larangan Rapat di Hotel

Indah AmperawatiLumajang, Bhirawa
Surat edaran Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang melarang seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan untuk tidak menggelar rapat di hotel demi efisiensi penggunaan anggaran, akan membawa dampak positif efisiensi anggaran di daerah. Khususnya di Lumajang, larangan yang tertuang dalam surat edaran ini ternyata memperoleh dukungan dari  kalangan eksekutif dan legislative.
Kepala Bappekab Lumajang Ir Indah Amperawati, MSi menyambut positif surat, selama ini selalu menggelar rapat dengan menggunakan fasilitas pemerintah yang telah ada edaran ini.
”Saya sangat mendukung  rapat jangan dilakukan di hotel apalagi di luar kota,”kata Indah Amperawati. Sebab itu merupakan pemborosan yang luar biasa. Bappekab Lumajang sendiri, lanjut Indah sudah biasa rapat  digelar di ruang rapat kantor Bappekab.
”Meski sebenarnya kurang representatif, apalagi dengan peserta yang jumlahnya banyak,”ungkapnya terus terang.
Namun demikian di tengah keterbatasan seperti itu, malah muncul ide-ide yang cemerlang untuk pembangunan Lumajang.
”Tentunya dengan biaya yang sangat murah,” tambahnya serius, Maka dari itu, pihaknya setuju jangan ada rapat di Hotel.
”Sesuai aturan ini, maka sejak 1 Desember tidak boleh ada rapat di hotel dan di luar kota,” paparnya. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Drs Samsul Huda, Msi mengatakan hal serupa.
”DPRD sepakat dengan edaran pemerintah pusat itu sebagai efisiensi anggaran,”kata pimpinan DPRD Lumajang dari Partai Demokrat. Istilahnya sama-sama mengencangkan ikat pinggang.
Terkait kebiasan rapat di hotel dalam sejumlah kegiatan tertentu DPRD, diantaranya pembahasan RAPBD yang sampai boyongan ke luar daerah, Samsul Huda menyampaikan, jika DPRD tetap akan taat azas.
”Teman-teman anggota DPRD lainnya  akan mematuhi instruksi pemerintah pusat,”tambahnya. Kalau tidak, kita wait and see saja. Lihat ke depan bagaimana, karena sanksinya sudah jelas,.
Sedangkan, Drs Yossie Sudarso Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang mengungkapkan, walaupun DPRD belum menerima surat itu namun karena sifatnya edaran telah diketahui dan wajib untuk menyesuaikan dengan larangan itu.  ”Tentu aka nada pengurangan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor,”jelasnya. Semua agenda akan menyesuaikan dan diatur berdasarkan surat edaran tersebut dengan harapan terjadi efisiensi anggaran sesuai harapan pemerintah pusat,.
Yossie Sudarso juga menjelaskan  memang ada sejumlah kegiatan DPRD yang selama ini dilaksanakan di luar kantor. Dalam artian diselenggarakan di hotel, baik di wilayah Lumajang sendiri maupun di luar kota.  Diantaranya berupa pembahasan RAPBD, kunjungan kerja, workshop, hearing dan rapat-rapat tertentu lainnya. ”Untuk itu, yang jelas setelah menyesuaikan pmbahasan RAPBD Kabupaten Lumajang mendatang cukup di Kantor DPRD saja,”tambahnya. Namun untuk kegiatan lain akan menyesuaikan.
Menyangkut efisiensi anggaran, Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang menayatakan, selama ini hal itu telah dilakukan jajaran Sekretariat Dewan. Sebagai bukti, dari tahun ke tahun sisa lebih penggunaan anggaran yang tidak terserap jumlahnya terus meningkat.
Dari anggaran DPRD Tahun 2014 sebesar Rp. 18 miliar lebih, sisa penggunaan anggarannya sampai hari ini mencapai Rp. 7 miliar lebih yang akan dikembalikan ke kas negara. Tahun 2013, sisa penggunaan anggarannya Rp4 miliar lebih yang dikembalikan ke kas negara. Demikian juga untuk Tahun 2012 yang mencapai Rp. 2 miliar lebih.
”Ini sebagai bukti, efisiensi penggunaan anggaran terus-menerus dilakukan DPRD,”ungkap Yossie Sudarso serius. [yat]

Keterangan Foto : Ir Indah Amperawati – Ketua Bappekab Lumajang.

Tags: